Samosir. PRi. Com
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Samosir kembali menjadi “fenomena tetap”: selalu molor, selalu menunggu. Rabu (4/12/2025), para jurnalis berkumpul di kedai kopi Pangururan bukan untuk menghirup aroma kopi semata, tetapi untuk membahas ironi ini.
Diskusi dimulai dengan saling bertukar pandangan, kadang suara meninggi, kadang turun, bak not lagu yang tak pernah berhenti. Gelas kopi habis, asap mengepul, namun jawaban pasti tetap tak muncul. Sidang paripurna molor, dan rakyat menunggu — itulah satu-satunya kepastian.
“Kita menunggu jawaban dari teman, teman menunggu jawaban dari kita, dan DPRD… yah, mereka menunggu waktu sendiri,” canda seorang jurnalis sambil tersenyum pahit.
Dalam percakapan santai itu, mereka menyindir fenomena yang kerap terjadi: jadwal sidang seperti angin yang bisa datang dan pergi sesuka hati, tanpa peduli agenda penting yang menunggu keputusan.
Ironi lain: sidang menentukan arah kebijakan dan pengawasan anggaran, tetapi keterlambatan menjadi rutinitas. Rapat yang seharusnya disiplin waktu, berulang kali menjadi “teater improvisasi” yang hanya bisa ditonton — tapi bukan oleh publik secara langsung.
“Kalau sidang DPRD ini bandingkan dengan jam kerja kantoran, mungkin semua pegawai akan pulang frustrasi. Tapi di sini, yang frustrasi justru masyarakat, kita jurnalis hanya bisa menyaksikan sambil ngopi,” tambah wartawan lain.
Diskusi di kedai kopi ini, meski santai, menegaskan satu hal: transparansi dan disiplin waktu DPRD adalah hak publik, bukan hiburan eksklusif bagi wakil rakyat. Molornya sidang bukan hanya soal keterlambatan fisik, tapi juga simbol jarak antara janji politik dan realitas di ruang legislatif.
“Kita bisa mengubah sudut pandang dengan menertawakan fenomena ini, tapi tetap saja, fungsi DPRD adalah untuk rakyat, bukan panggung drama,” tutup salah satu jurnalis.
Sidang yang molor menjadi bahan tertawaan sekaligus kritik, tapi bagi jurnalis, kopi tetap panas, diskusi tetap berjalan, dan pengawasan publik tak boleh padam. (Hots )
