Sergai. PRESTASIREFORMASI.Com
Ketua Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Serdang Bedagai, M. Nur Bawean, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di bawah kepemimpinan Suwanto Nasution. Salah satu isu utama yang disorot adalah keterlambatan penyaluran dana sertifikasi guru.
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (6/6/2025), M. Nur mengungkapkan kekecewaannya terhadap berulangnya masalah keterlambatan pencairan dana sertifikasi guru yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan pendidik dan semangat mengajar di sekolah.
“Tahun 2024 lalu, dana sertifikasi guru untuk triwulan IV belum juga cair hingga akhir tahun. Padahal informasinya dana dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke daerah,” ujar M. Nur.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Serga, dana sertifikasi tersebut belum bisa disalurkan karena belum ada pengajuan dari Dinas Pendidikan Sergai.
“Ini persoalan teknis, tapi berulang terus setiap tahun. Seharusnya tidak terjadi, karena menyangkut hajat hidup ratusan guru,” imbuhnya.
Minta Audit Dana Pendidikan oleh BPK dan APH
Selain masalah sertifikasi, M. Nur juga menyoroti pengelolaan dana pendidikan lainnya seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia mendesak agar penggunaan dana tersebut diaudit secara mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dipantau aparat penegak hukum.
“Kita minta Kejaksaan Tinggi Sumut dan Polda Sumut ikut mengawasi, karena kami masih menemukan siswa miskin yang belum menerima bantuan PIP, padahal anggarannya besar,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam pengelolaan proyek fisik dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Sergai yang bersumber dari dana pusat maupun daerah.
Pertanyakan Penunjukan Suwanto Sebagai Sekda
Lebih lanjut, M. Nur mempertanyakan keputusan Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya yang melantik Suwanto Nasution sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) pada Senin, 2 Juni 2025. Menurutnya, rekam jejak Suwanto dalam memimpin dinas teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dinilai belum menunjukkan kinerja optimal.
“Jabatan Sekda itu strategis. Kita berharap orang yang duduk di posisi itu punya rekam jejak baik dan diterima semua kalangan,” ucap M. Nur.
Ia pun mengimbau agar keputusan tersebut dievaluasi jika terbukti tidak membawa perbaikan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Pemerintah Daerah Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Suwanto Nasution maupun pihak Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai atas pernyataan M. Nur. Redaksi telah mengajukan permohonan konfirmasi kepada pihak terkait dan terbuka untuk memuat hak jawab guna menjaga keberimbangan pemberitaan. ( hots/jo)