Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat diwawancarai awak media (jpc)

Jakarta, PRESTASIREFORMASI.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti merosotnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di era kepemimpinan Firli Bahuri. Menurut ICW, kinerja KPK saat ini dinilai tidak lepas dari peristiwa pelemahan yang dilakukan oleh Presiden dan DPR terhadap KPK di sepanjang 2019 lalu.

ICW mencatat, mulai dari proses pemilihan Pimpinan KPK yang sarat akan kepentingan politik, sampai pada upaya melululantahkan kewenangan melalui jalur legislasi, yakni revisi UU KPK.

“Hasil dari segala upaya Presiden dan DPR pun perlahan-lahan mulai terlihat, KPK kini hanya menjadi institusi pemberantasan korupsi yang tak lagi dipercaya oleh masyarakat,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring ‘Peluncuran Hasil Pemantauan Kinerja KPK Semester I (Desember 2019-Juni 2020)’, di Jakarta, Kamis (25/6).

Kurnia menyebut, berbagai persoalan selama kurun waktu enam bulan terakhir ini, berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.

Menurutnya, survei yang dilakukan Indo Barometer, Alvara Research Center serta Litbang Kompas beberapa waktu lalu menunjukkan fakta bahwa KPK tidak lagi menempati peringkat teratas dalam hal kepercayaan masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan serius pada kelembagaan KPK itu sendiri,” cetus Kurnia.

Kurnia menjelaskan, ada tiga fokus utama dalam kajian evaluasi ini yang meliputi kinerja penindakan, pencegahan, dan kebijakan internal organisasi. Kurnia menyebut, upaya penindakan yang dilakukan KPK menurun drastis dan seringkali justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Hal ini didasari atas minimnya tangkap tangan, menghasilkan banyak buronan, tidak menyentuh perkara besar, dan juga abai dalam melindungi para saksi. Padahal instrumen penindakan menjadi salah satu bagian utama untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan korupsi,” sesal Kurnia.

Kurnia memandang, fungsi pencegahan belum berjalan optimal. Hal ini dapat ditelusuri dengan melihat minimnya koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, ketiadaan strategi baru dalam pencegahan kerugian keuangan negara, stagnasi program pencegahan korupsi di sektor strategis dan strategi nasional pencegahan korupsi belum efektif.

“Sehingga KPK dalam hal ini penting untuk merombak ulang strategi pencegahan, karena terbukti gagal dalam enam bulan terakhir,” imbuh Kurnia.

Tak hanya itu, ICW juga menyoroti kebijakan internal KPK yang seringkali hanya didasarkan atas penilaian subjektivitas semata. Bahkan dengan melihat iklim di lembaga antirasuah saat ini, praktis publik dapat memahami terdapat dominasi dari salah satu Pimpinan KPK dalam mengambil setiap kebijakan.

“Kesimpulan itu merujuk pada fakta yang terjadi di KPK, diantaranya, pengembalian paksa penyidik KPK ke Polri, penafsiran keliru publikasi penghentian penyelidikan, tertutupnya akses publik, upaya intervensi pemanggilan saksi, kental dengan gimmick politik, dan memberikan perlakuan khusus kepada tersangka,” papar Kurnia.

“Tentu ini menunjukkan minimnya pengetahuan dari Pimpinan KPK untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik,” tukasnya.

Terpisah, dikonfirmasi adanya hal ini, Ketua KPK Firli Bahuri hingga Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com. (h/jpc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *