Berita Utama, PRESTASIREFORMASI.COM – Dampak buruk yang tak bisa dielakkan dari pandemi Covid-19 ini adalah resesi ekonomi yang diperkirakan jauh lebih berat dari ketika kriris moneter 1998. Beberapa indikasi ke arah itu sudah dimulai.

Ada beberapa signal bakal terjadinya resesi ekonomi, di antaranya para pencari kerja di Indonesia bisa kesulitan mencari lowongan pekerjaan dalam beberapa bulan ke depan.

Pendapatan korporasi dan pelaku usaha juga bisa menurun lantaran berkurangnya daya beli masyarakat, kata seorang pengamat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah dua kali membeberkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam kuartal berjalan dan beberapa kuartal ke depan, dan proyeksinya suram.

Untuk kuartal II, yang tengah berjalan sampai akhir Juni 2020, pemerintah Indonesia memproyeksi ekonomi akan menyusut sampai minus 3,8%.

Sementara pertumbuhan PDB di kuartal III, yang dimulai per Juli, diprediksi akan tumbuh di kisaran 1,4%, atau melemah sampai minus 1,6%.

Untuk kuartal IV, pemerintah Indonesia berharap ekonomi mulai mencatatkan pertumbuhan 3,4%, atau paling sedikit 1%.

Jika pertumbuhan ekonomi minus dalam dua triwulan berturut-turut, maka bisa dikatakan Indonesia mengalami resesi, kata Sri Mulyani.

“Kami harapkan di kuartal III dan kuartal IV (2020), pertumbuhannya bisa recover (pulih), dalam hal ini bisa 1,4 persen atau kalau seandainya kita dalam zona negatif, bisa saja minus 1,6 persen.

“Itu yang saya sebutkan technically kita bisa resesi kalau kuartal II negatif, kuartal III nya juga negatif, maka Indonesia secara teknis bisa resesi,” kata Sri Mulyani saat rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (22/06).

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat karena berkurangnya pendapatan.

“Kenapa lapangan pekerjaan jadi susah [ditemukan]? Karena aktivitas-aktivitas ekonomi belum kembali normal.

“Kemarin dunia usaha mengatakan, begitu ada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena masih harus memenuhi protokol Covid-19, maka pekerja-pekerja yang mereka rumahkan tidak full 100 persen mereka bisa pekerjakan kembali.

“Kemungkinan, untuk rata-rata industri, yang bisa mereka pekerjakan kembali tinggal 50 persen, artinya 50 persen sisanya ini, yang sudah terlanjur terdepak dari lapangan kerja ini, mereka harus mendapatkan pekerjaan dari mana?” kata Enny saat dihubungi BBC Indonesia pada Selasa (23/06).

Hal itu tengah dirasakan oleh Dimas Aji Pratama, yang telah kehilangan pekerjaannya di sebuah ritel akibat pandemi Covid-19.

Pria berusia 24 tahun asal Purwokerto, Jawa Tengah tersebut baru bekerja selama kurang lebih dua bulan ketika ia dipanggil staf personalia untuk diberi surat Pemutusan Hubungan Kerja.

“Saya baru masuk dunia kerja, awal masuk Februari, terus dapat PHK akhir April,” kata Dimas, yang baru lulus kuliah pada November tahun lalu tersebut.

Ia tidak sendiri. Rekan-rekannya sesama peserta pelatihan manajemen di sebuah gerai ritel di Jakarta tersebut, dengan jumlah 42 orang, juga di-PHK secara bergiliran.

phk
Pekerja berjalan di atas JPO Dukuh Atas, Jakarta, Senin (04/05). Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 lalu merilis sebanyak 2,8 juta warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan akibat pandemi COVID-19, sementara Wakil Ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang UMKM, Suryani Motik menyebut warga yang menjadi korban PHK akibat pandemi bisa mencapai 15 juta jiwa.

Setelah di-PHK, ia memutuskan kembali ke rumah orangtuanya di Purwokerto. Setelah Lebaran, Dimas menghabiskan waktu sehari-harinya untuk melamar pekerjaan, namun hingga kini belum mendapat panggilan.

“[Saya sudah melamar ke] cukup banyak [perusahaan], lebih dari 20,” kata Dimas.

“Sampai saat ini masih belum ada kabar, karena saya juga baru mulai mencari pekerjaan lagi setelah Lebaran kemarin.

“Kalau saya sendiri merasanya cukup sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi saya berdomisili di luar Jabodetabek, karena kebanyakan perusahaan, kalau kita apply sekarang, pastinya harus ada proses interview, saya harus berangkat dari Purwokerto ke Jakarta dan dari sisi transportasi juga sulit.”

Dimas kini harus mengetatkan ikat pinggang. Ia adalah tulang punggung keluarga, mengingat ia tinggal bersama ibunya yang berjualan jajanan pasar.

Usaha sang ibu memberikan Dimas inspirasi usaha jika ia masih sulit mendapatkan pekerjaan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kalau misal dalam beberapa bulan ini, masih sulit untuk bekerja, kemungkinan saya mencoba buat buka usaha. Misalnya usaha makanan, atau mencoba mengembangkan usaha orang tua,” kata Dimas.

Dalam resesi, para sarjana baru, atau fresh graduate, yang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya mungkin akan sulit mendapatkannya. Ini telah diantisipasi oleh Putri Nurdivi Djamil, yang akan lulus kuliah September mendatang.

“Ketika kemarin aku ngobrol di tempat magang aku, itu agency advertising sama public relation, dua-duanya sekarang sedang hiring freeze. Bahkan intern saja pun mereka tidak hire.

“Jadi yang seperti ini susah banget. Makanya aku juga struggling, aku belakangan ini, dalam empat tahun terakhir melakukan banyak hal, kita improve our skills ourselves, tapi ujung-ujungnya ini.

“Bukan karena kita tidak kompeten, tapi karena mungkin salah satu masalah yang paling kencang adalah bisnisnya juga semakin tidak jalan,” kata mahasiswi yang tengah menyelesaikan kuliah di Jepang tersebut, tapi tidak bisa kembali ke sana karena wabah virus corona.

Putri menambahkan beban sarjana yang lulus tahun ini lebih berat karena mereka tidak hanya bersaing sesama angkatan 2020, namun juga mereka yang lulus tahun lalu, seperti Dimas, yang masih mencari pekerjaan atau terkena PHK saat ini.

Apa itu resesi?

Enny Sri Hartati, direktur Indef, mengatakan bahwa ekonomi sebuah negara bisa dikatakan mengalami resesi jika terjadi “penurunan ekonomi secara eksesif.”

Enny mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Indonesia mencatatkan inflasi yang sangat rendah pada bulan Mei, hanya 0,07 persen, salah satu indikasi bahwa daya beli masyarakat sedang sangat jatuh.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang dan jasa yang salah satunya disebabkan oleh melonjaknya permintaan. Oleh karenanya, daya beli masyarakat yang lemah bisa menurunkan tingkat inflasi.

Belanja rumah tangga jelang Hari Raya Idul Fitri dan sepanjang Ramadan, yang tahun ini jatuh pada bulan Mei, selama ini bisa diandalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal yang mencakup bulan dan hari suci umat Islam tersebut.

Rendahnya daya beli masyarakat saat Lebaran bisa menjadi indikasi bahwa ekonomi pada periode April-Juni tidak tumbuh dan justru melemah, atau minus.

Resesi akan terjadi jika Indonesia mencatatkan pertumbuhan minus dalam dua triwulan berturut-turut.

phk
Pekerja korban PHK terdampak COVID-19 Elma Meika (20) (kiri) menyimak arahan instruktur saat mengikuti pelatihan menjahit di Balai Mulya Jaya, Jakarta, Kamis (07/05). Balai Mulya Jaya Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial, sejak 30 April 2020 telah menjadi Tempat Penampungan Sementara dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena COVID-19.

“Kalau di triwulan dua, otomatis karena ada pemberlakuan PSBB dan dampak pandemi yang telah berjalan lebih dari dua bulan terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang dampaknya jauh lebih besar daripada di triwulan satu.

“Maka banyak yang memberikan simulasi bahwa [pertumbuhan ekonomi] untuk triwulan dua sudah pasti minus,” jelas Enny.

“Cuma minusnya berapa, itu sangat tergantung dari bansos dari pemerintah, seberapa efektif, itu untuk menopang penurunan daya beli masyarakat.

“Tapi kalau kita lihat dari rilis Badan Pusat Statistik [BPS] di bulan Mei, inflasi sangat rendah hanya 0,07%, padahal ada hari raya, itu menunjukkan bahwa mitigasi dalam hal perlindungan sosial relatif tidak efektif.

“Daya beli masyarakat benar-benar drop. Yang kedua, adalah penjualan ritel yang juga minus untuk bulan April dan Mei, sehingga itu yang menyebabkan potensi kita menghadapi kontraksi ekonomi, kalau tidak disebut resesi atau pertumbuhan minus, itu sangat besar,” tambahnya.

Apa upaya pemerintah mengatasinya?

Juru bicara Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan bahwa pemerintah telah mencoba upaya terbaiknya agar penyaluran stimulus-stimulus dan anggaran, yang tercakup dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 695,20 triliun rupiah, efektif di lapangan.

“Stimulus fiskal yang sudah dikeluarkan pemerintah, satu per satu mulai diimplementasikan, tentunya dengan berbagai dinamika di lapangan, mengingat pertama, peristiwa [pandemi Covid-19] ini shocking, kepada kita semua, di mana kita harus cepat-cepat menyiapkan uang dan tata kelolanya juga.

“Jadi saya kira semua pihak mencoba at their best effort untuk melakukan hal ini,” kata Rahayu.

Ia menambahkan, Kemenkeu telah menyiapkan tim yang khusus memonitor dan mengevaluasi penyaluran stimulus dalam program PEN tersebut.

“Per tiga hari kita melakukan konsolidasi dan setiap minggu ini dibicarakan dengan Menkeu untuk dicarikan solusi-solusinya seperti apa.

“Ini supaya penyerapan terjadi lebih cepat dari anggaran yang sudah dialokasikan. Kedua supaya cepat sampai ke beneficiaries atau mereka yang menikmati manfaat [program] tersebut. Kita tidak punya luxury time berlama-lama dan ini butuh kolaborasi bersama,” ujar Rahayu.

Berapa lama resesi akan terjadi?

Terakhir kali Indonesia mengalami krisis ekonomi masif adalah pada krisis moneter 1997-1998. Enny Sri Hartati mengatakan Indonesia membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk bangkit.

“Berdasarkan pengalaman kita menghadapi krisis ’97-’98 saja tidak cukup lima tahun untuk benar-benar pulih. Dampak pandemi itu jauh lebih berat daripada krisis ’97-’98.

“Karena krisis ’97-’98 itu hanya beberapa sektor yang berdampak, kali ini dampaknya seluruh sektor,” kata Enny.

phk
Sejumlah warga antre untuk mengurus pembuatan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Serang, Banten, Selasa (09/06). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dampak COVID-19 telah melemahkan kegiatan usaha di Indonesia sehingga angka pengangguran naik sekitar 71 persen dari 7,1 juta menjadi 12,2 juta orang.

Meski demikian, Enny mengatakan pemerintah nampaknya telah mengantisipasi krisis ekonomi akibat pandemi akan berlangsung selama tiga tahun, jika melihat dari sikap pemerintah yang menerbitkan aturan soal relaksasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang membolehkan defisit APBN di atas 3% selama tiga tahun.

Defisit APBN terjadi apabila pengeluaran negara lebih besar dari pendapatannya.

Dalam krisis ekonomi, pemerintah mungkin menggontorkan pengeluaran yang lebih besar untuk merangsang daya beli masyarakat lewat program-program seperti bantuan sosial atau pengurangan bunga atas cicilan kredit masyarakat.

“Artinya mereka memprediksi dalam tiga tahun minimal [ekonomi] bisa pulih, artinya ‘pulih’ itu adalah kegiatan ekonomi sudah mulai normal.

“Tapi kalau pulih yang benar-benar mampu untuk akselerasi [pertumbuhan] dan sebagainya, itu tergantung pada respon kebijakan pemulihan ekonomi selama 2-3 tahun [ke depan] ini,” jelas Enny. (h/sumber:bbcindonesia)

BACA JUGA:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *