Tarutung,Prestasireformasi.com- Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait tindak lanjut Penangangan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), bertempat di ruang kerjanya Tarutung, Jumat (29/05/2020)

Forkopimda yang hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Poltak Pakpahan, Dandim 0210/TU Rony Agus Widodo, Kajari Tatang Darmi, Kapolres Jonner Samosir, Ketua Pengadilan Tarutung Zeffry Mayeldo Harahap.

“Kita sepakati bahwa perpanjangan Masa Tanggap Darurat Non Bencana Alam Covid-19 di Taput hingga 7 Juni 2020, hal ini sesuai dengan Pemerintah Atasan termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah terkait penanganan Covid-19,” ucap Bupati.

Pada rapat ini dibahas juga kondisi penyebaran covid-19 termasuk adanya status Orang Tanpa Gejala (OTG), merupakan anggota keluarga ataupun orang yang berhubungan erat memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif namun tidak menunjukkan gejala.

Menurut Bupati, hingga hari ini sudah 3 orang terkonfirmasi positif covid-19 termasuk 1 orang yang sudah sembuh. Bahkan kepada 20 orang yang status OTG harus tetap dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari dengan pengawasan ketat serta dilakukan rapid test berkelanjutan, dan akan memberikan bantuan untuk biaya pokok sehari-hari agar saudara-saudara kita ini dapat melewati masa isolasinya.

” Selain itu kita tetap melakukan upaya mempersiapkan RSU Tarutung untuk menghadapi hal terburuk agar mampu menangani pasien covid-19, dengan mempersiapkan alat rapid test dan PCR,” turur Bupati.

Dalam pembahasan ‘New Normal’, Dandim 0210/TU menyarankan perlu dilakukan prakondisi serta agar kedepannya semua pelaksanaan new normal dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur.

“Kita perlu ambil langkah konkrit sebagai tindak lanjut ketetapan Tatanan Normal Baru dan disosialisasikan kepada masyarakat sebagai persiapan menghadapi New Normal di Taput,” ucap Dandim Rony Agus Widodo.

Kapolres Taput Jonner Samosir menyoroti pentingnya memperketat pengawasan di Posko perbatasan dan agar SOP tetap dilaksanakan. “Kita perlu ingatkan para petugas kita dilapangan agar tetap menjalankan SOP di posko-posko perbatasan sehingga meminimalisir penyebaran covid,” ucap Kapolres.

Usai mendengarkan masukan dan saran dari seluruh Forkopimda dan para peserta rapat terkait pelaksanaan Ibadah, Pendidikan dan Bantuan Sosial, Bupati selaku Ketua Gugus Tugas meminta agar TNI dan Polri tetap perketat pengawasan keluar-masuk warga di perbatasan, memberikan perhatian khusus dalam menjaga kekondusifan pedagang di pasar agar tidak ada konflik.

“Selain itu, kita berharap agar Babinkamtibmas dan Babinsa turut melakukan pengawasan isolasi mandiri warga dan turut berperan aktif dalam penyaluran BLT DD. Perlu mengawalan dan memantau pelaksanaan tugas Kades ini agar tidak terjadi penyimpangan dan terutama agar tidak ada lagi warga miskin tidak menerima Bantuan,” tambah Bupati.

Bupati juga menjabarkan tentang rencana tentang pelaksanaan Ibadah di Tempat Ibadah dengan ketentuan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ditambahkan juga akan meninjau kesiapan salah satu Gereja yang disepakati sebagai ‘rule model’ percontohan awal pelaksanaan Ibadah, yang akan terlebih dahulu menyepakati beberapa ketentuan.

“Pada intinya kita akan selalu berkoordinasi dan berupaya keras untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah masa pandemi ini. Rapat selanjutnya kita akan membahas persiapan membuka proses belajar mengajar di sekolah, termasuk rencana akan membuka beberapa tempat usaha rekreasi,” kata Bupati seraya berterimakasih atas kerjasama yang baik dan dukungan seluruh Forkopimda dalam penanganan covid-19 di Taput.

Rapat ini juga dihadiri Sekda Indra Sahat Simaremare, Asisten I Parsaoran Hutagalung dan beberapa pimpinan Perangkat Daerah.(Jas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *