KPK Mulai Telusuri Dugaan Penyelewengan Bansos di Sumut

Medan, PRESTASIREFORMASI.COM – Kasus kurang takaran beras dan gula yang merupakan paket bantuan sosial (Bansos) berubah sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov Sumut untuk 78.659 KK terdampak covid-19 di Kabupaten Simalungun, terus berkembang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mulai menelusuri persoalan tersebut, sekaligus menjadi pintu masuk penelusuran penyaluran sembako JPS Pemprov Sumut di seluruh kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), KPK, Azril Zah, melalui pesan singkat menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (21/05/2020).

Informasi awal yang diterima KPK atas kasus kurang takaran di Simalungun tersebut dari Pemprov Sumut.

“Untuk kasus di kabupaten Simalungun, dari OPD yang bertugas menyampaikan bahwa memang dari beberapa sampel ada yang kurang,” kata Azril Zah.

KPK sedari awal, kata Azril Zah, telah meminta dengan tegas kepada Pemprov Sumut agar menyalurkan bantuan sosial secara transparan dan penuh tanggung jawab. Terutama ditekankan agar tidak terjadi penyelewengan, termasuk jangan menyunat nilai dan volume sembako yang akan diterima masyarakat.

“Pengawasan terhadap hal tersebut sudah diarahkan terus dilakukan oleh OPD terkait,” ujarnya.

Tidak hanya soal transparansi, KPK juga telah menyarankan sebelumnya agar seluruh kepala daerah menggunakan dana langsung via transfer. Tujuannya untuk meminimalkan risiko pada saat pengadaan sembako,” ungkapnya.

Sebelumnya, peruntukan sembako JPS untuk Simalungun, yakni beras 10 kg, gula pasir 2 kg, minyak 2 kg dan mi instan 20 bungkus.

Harga per paket sembako Rp 225.000 Jumlah total KK penerima sembako di sana 78.659 KK dengan total nilai sembako Rp 17.698.275.000.

Namun pada penyalurannya Senin (18/05/2020), Anggota DPRD Sumut, Rony Reynaldo Situmorang, menemukan adanya praktik kecurangan.

Dari pengecekan yang dilakukan secara acak dengan mengambil sampel 5 kotak paket sembako, ditemukan berat beras ternyata antara 8 – 9,5 kg, gula beratnya hanya 1,75 kg, kurangnya sekitar 1/4 kg.

Sementara berdasarkan keterangan Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis, sebut Rony, satu paket sembako berisi beras 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter dan mi instan 20 bungkus.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Zonny Waldi, mengatakan pihak penyedia sembako untuk Simalungun, telah menarik paket sembako itu. Selanjutnya sembako disalurkan lagi sehabis Lebaran nanti.

“Habis Lebaran akan disalurkan kembali, karena perusahaan menarik kembali bantuan tersebut,” kata Zonny Waldi menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (19/05/2020).

Zonny Waldi yang juga Tim Pendamping Penyaluran Sembako JPS Pemprov Sumut ke Simalungun itu mengatakan telah meminta kepada seluruh supir truk agar menarik bantuan sembako JPS itu dan membawa kembali ke gudang. Tujuannya agar dicek kembali isi dan volume per jenis bantuan per setiap paket sembako.

“Kita sudah minta kepada supir agar dapat memulangkan bantuan dan tidak menyalurkan bantuan yang kurang ini,” ungkap Zonny, yang juga tim dari Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut itu. (h/mbd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: