Ada Indikasi Korupsi, PKN Mengawasi Ketat Rp. 75 Triliun Anggaran Kesehatan Covid-19

Medan, prestasireformasi.com – PKN turut berperan mengawasi Rp 75 Trilyun anggaran kesehatan Covid-19, karena diduga kuat ada indikasi penyimpangan dan mark up serta tidak tepat sasaran.

“Pemantau Keuangan Negara PKN, bekerja keras memantau dan mengawasi penggunaan Anggaran Pemerintah pusat bidang Kesehatan sebesar Rp 75 Trilyun, ditambah biaya yang bersumber dari APBD dan sumbangan pihak ke-3 lainnya,” ungkap Ketua PKN Pusat, Patar Sihotang, SH, MH dalam relis yang diterima Redaksi prestasireformasi.com, Kamis (21/5/2020).

Ketua PKN Pusat ini merasa khawatir, terjadinya pengalahgunaan penggunaan dana kesehatan Covid-19 ini karena selain tergiur jumlahnya sangat besar juga pengawasan internal dan eksternal yang kurang ketat. Sehingga menggoda sejumlah oknum untuk mengorupsinya dengan berbagai modus seperti mark up, data fiktif dan beragam cara koruptif lainnya.

“Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus di sektor pemantauan keuanga negara, PKN berkewajiban terjun langsung mengawasi dan melaporkan jika terjadi temuan korupsi penggunaan dana kesehatan Covid-19 tersebut,” tegas Patar.

Sebagai informasi kepada masyarakat, PKN menguraikan Dasar Hukum anggaran kesehatan Covid-19:

  1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tertanggal 6 April 2020. Satuan biaya
  2. melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.. menetapkan 132 RS rujukan
  3. PP 43 Tahun 2018 Peran serta masyarakat dalam pembrantasan korupsi .
  4. Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Hukuman Mati korupsi dana covid 19
  5. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasiona
  6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19
  7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara .
  8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
  9. MenurutSurat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 .. menjadi patokan pihak rumah sakit untuk mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan.
Ketua PKN Pusat,
Patar Sihotang, SH, MH

Ia menyebutkan, setelah diklaim, pemerintah akan mengganti biaya perawatan pasien Covid-19 di berbagai rumah sakit tersebut.

Dalam surat Menteri Keuangan itu, besaran nilai top up per hari dibatasi untuk menghitung tarif klaim pasien rawat inap.

Biaya Perawatan Pasien

Biaya perawatan pasien Covid-19 tanpa komplikasi:

  • di ruang ICU dengan ventilator Rp 15,5 juta per hari
  • di ruang ICU tanpa ventilator Rp 12 juta per hari.
  • di ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator Rp 10,5 juta
  • di ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator Rp 7,5 juta.
  • di ruang isolasi non tekanan negatif dengan ventilator Rp 10,5 juta per hari
  • di ruang isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator Rp 7,5 juta per hari.

Golongan pasien lain adalah yang memiliki komplikasi atau penyakit lain sebelumnya, misalnya hipertensi, ginjal, jantung, dan penyakit lainnya. Tentu saja dibutuhkan biaya lebih besar untuk pasien seperti ini.

Biaya perawatan pasien Covid-19 dengan komplikasi :

  • di ruang ICU dengan ventilator Rp 16,5 juta per hari
  • di ruang ICU tanpa ventilator Rp 12,5 juta per hari.
  • di ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator Rp 14,5 juta,
  • di ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator Rp 9,5 juta.
  • di ruang isolasi non tekanan negatif dengan ventilator Rp 14,5 juta per hari
  • di ruang isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator Rp 9,5 juta per hari.

“Bayangkan jika pasien minimal harus dirawat selama minimal 14 hari, artinya satu pasien membutuhkan biaya minimal Rp 105 juta (biaya terendah) hingga Rp 231 juta,” ungkap Patar Sihotang.

BiayaPemakaman

Biaya Pemakaman Covid 19 sesuai satuan biaya tersebut tertuang dalam lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tertanggal 6 April 2020.

Biaya pemulasaraan setiap jenazah Covid-19 terdiri dari tujuh item.

  • pemulasaraan jenazah Rp 550.000.
  • Kantong jenazah Rp 100.000,
  • peti jenazah Rp 1.750.000.
  • Plastik erat Rp 260.000,
  • desinfektan jenazah Rp 100.000.
  • Transport mobil jenazah Rp 500.000
  • dan desinfektan mobil jenazah Rp 100.000.

Dengan demikian, tiap jenazah Covid-19 membutuhkan biaya Rp 3,36 juta

Biaya Honor dan insentif Dokter/Perawat

Insentif bulanan yang diberikan kepada tenaga medis (penanganan Covid-19) terdiri dari :

  • Dokter spesialis Rp15 juta
  • Dokter umum Rp10 juta
  • Bidan dan Perawat Rp7,5 juta
  • Tenaga medis lainnya Rp5 juta

Ketua PKN ini menguraikan juga, selain memberikan insentif setiap bulannya, pemerintah juga memberikan santunan kematian Petugas Kesehatan sebesar Rp300 juta.

“Santunan kematian Rp300 juta tapi hanya berlaku untuk di daerah tanggap darurat (Covid-19),” katanya.

Ia menyebut, Pemerintah telah menetapkan 132 RS rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2020 tentang penetapan RS rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu.

“Untuk itu, saya menginstruksikan semua tim PKN di seluruh Indonesia .turut serta melaksanakan bela negara dengan turut serta awasi dan pantau penggunaan anggaran kesehatan agar tidak terjadi penyimpangan dan korupsi,” pungkas Patar Sihotang. (hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: