“Bagikan BST di Rumah Pribadi Politisasi Bansos”

Aek Kanopan, PRSTASI REFORMASI.COM – Terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dibagikan di rumah pribadi Bupati Kab. Labura H. Kharuddin Syah di Aekkota Batu, Kec. NA IX-X, Ketua DPRD Labura sebut bupati tidak beretika.

Hal itu terindikasi dipolitisasi karena anak H. Kharuddin Syah salah satu Balon Bupati Labura berpasangan dengan camat.

Apalagi saat penyerahan BST terpampang spanduk Paslon Balon bupati di aula Pajar Dolpa milik pribadi H. Kharuddin Syah.

Ketua DPRD Kab. Labura H. Ali Tambunan seperti dilansir dari Waspada.id, Sabtu (16/5) di rumah kediamannya menyebutkan, penyaluran BST di rumah kediaman pribadi Bupati Labura sangat tidak beretika dan mempolitisasi seorang Paslon Balon bupati.

KETUA DPRD Kab. Labura Drs H. Ali Tambunan. Waspada/Ist
Ketua DPRD Kab. Labura H. Ali Tambunan sebut Bupati tak beretika bagi Bansos di rumah pribadi.

“Bupati Labura tidak beretika, salah seorang kepala daerah harus mengarahkannya ke instansi yang lain, misalnya kantor camat tentunya independensi, tidak ada keberpihakan di situ. Pimpinan di pusat jelas mengimbau bantuan sosial jangan dipolitisi, bahkan Presiden RI Jokowi menyaksikan penerima BST di kantor pos”, katanya.

Melalui Kantor Pos

Ali Tambunan menjelaskan, menurut ketentuan, Kemensos RI sudah memberikan petunjuk bukan hanya melalui per bank kan tapi bisa melalui kantor pos, BST disalurkan supaya independensi, tidak terkontaminasi dengan politik.

KPK juga mengingatkan jangan dipolitisasi mengenai pembagian, bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka Covid-19.

“Di aula pribadi bupati disediakan tempat duduk, tapi dipampangkan foto Paslon Balon Bupati yang putranya sendiri berpasangan dengan calon wakilnya seorang camat. Ini tidak independensi lagi, ini sudah terjadi keberpihakan dan dipolitisasi, sikap Bupati Labura tidak beretika, pemberian ini salah”, tegasnya.

Ali Tambunan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Labura menyebutkan, tak ada kewenangan bupati membawakan ke rumah pribadinya.

Kalau kantor pos Aekkota Batu terlalu sempit, kenapa tidak dilakukan di depan kantor camat, kalau perlu teratak bisa disiapkan anggarannya dari kabupaten untuk penanggulangan dampak Covid-19.

“Jangan mencari alasan yang dicari cari, dikarang karang, yang jelas tindakan itu salah dan akan kami lanjutkan pemanggilan terhadap Kadis Sosial Kab. Labura dan Kepala UPT. Kantor Pos Rantauprapat untuk dipertanggungjawabkan”, ungkapnya.

Kalau kepala kantor pos terlihat tidak independensi akan kita adukan pada pimpinannya baik di propinsi maupun pusat, terutama ke kementerian yang bersangkutan.

Sikap bupati itu tentunya mempolitisasi penyerahan BST untuk kepentingan pribadi yaitu keberpihakan terhadap anaknya sendiri.

Bupati Harusnya Patuh

Bupati Labura seharusnya patuh pada peraturan, taat azas dan beretika, tambahnya.

“Setelah RDP, kita akan konsultasi dengan Kadis Sosial Propinsi Sumut atas terjadinya persoalan yang sangat memalukan terjadinya politisasi. Bupati Labura tidak incumbent, tapi anaknya mencalon, tapi harus mengikuti peraturan dan ketentuan, hal ini yang tidak bisa diterima di masyarakat yang dilaporkan ke DPRD”, imbuh Ali Tambunan.

Kepala UPT Kantor Pos Rantauprapat Ardianto saat ditelepon Waspada, Minggu (17/5) tidak berkenan menjawab pertanyaan dan dengan spontanitas mematikan teleponnya.

Namun saat dihubungi kembali, Ardianto tidak bersedia mengangkat teleponnya.

Sementara Kepala Kantor Pos Aekkota Batu Arif Novriandi ditelepon Waspada mengatakan, pemberian BST di rumah pribadi Bupati Labura baru baru ini adalah putusan dari pimpinannya di Rantauprapat.

“Letak penyaluran BST itu putusan pimpinan saya di Rantauprapat, beliau yang komunikasi dengan bupati dan camat. Untuk di Kec. NA IX-X BST di serahkan di aula Pajar Dolpa, saya menjalankan saja”, katanya.

Kalau untuk lokasi di depan Kantor Pos Aekkota Batu bisa saja, sudah saya siapkan kursi dan teratak, tapi sempat ditunda dengan alasan memperbaharui data.

Informasi dan mekanisme selanjutnya, tanya sama pimpinan saya di Rantauprapat, imbuhnya. (ful/waspada.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: