Tarutung, PRESTASI REFORMASI.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarutung sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan untuk daerah Tapanuli Raya, namun belum memiliki sarana dan prasarana (Sarpras) pendukung yang memadai, termasuk perhitungan jarak ke ibukota Provinsi dengan jalan darat butuh waktu 6 sampai 7 jam.

Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs Nikson Nababan MSi mengatakan, Ini menjadi pertimbangan perlunya laboratorium. Kiranya Tapanuli Raya ini dibekali alat-alat laboratorium sehingga pemeriksaan swab test dapat lebih cepat.

“Kita berharap dukungan Pemerintah Pusat untuk pengadaan Sarpras sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Sebenarnya kita sedang membangun beberapa ruangan tambahan isolasi dan sedang persiapkan anggaran untuk sarpras seandainya tidak ada bantuan dari pemerintah atasan,” tambah Bupati.

Dikatakan Bupsti,kondisi ini disampaikan saat sebagai Narasumber di acara Talkshow yang diadakan oleh MNC Tri Jaya Network secara live streaming dengan topik: Polemik PSBB, Mudik dan Bansos. Dimana narasumber pada kesempatan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden Ikshan Abdullah, Walkot Kendari, Walkot Bekasi, Wawalkot Bandung, Bupati Bogor dan Walbup Kebumen.

Nikson Nababan memaparkan beberapa langkah yang telah dilaksanakan Pemkab Taput dalam penanganan covid-19 itu seperti himbauan untuk tidak mudik, wajib pakai masker, membuat posko setiap perbatasan kabupaten juga desa seraya memberikan bantuan maupun BLT.

” Walaupun belum PSBB, sejak Maret kita sudah buat posko di semua perbatasan kabupaten dengan pengawasan melekat bersama TNI dan Polri. Kita sedang persiapkan tempat karantina per kecamatan bagi masyarakat yang terpaksa harus pulang kampung dan mereka wajib isolasi mandiri,” tegas Bupati.

Dipaparkannya kalau beberapa bulan ini telah dilakukan himbauan agar tidak ada kegiatan yang menghadirkan massa, bahkan bersama Forkopimda melakukan sosialisasi di setiap pasar yang sudah disediakan wastafel dengan membagikan masker.

” Bahkan kita sudah petakan mahasiswa asal Taput yang tidak mudik akan diberi bantuan, demikian juga sebaliknya kita memberikan bantuan kepada mahasiswa di daerah kita yang berasal dari luar Taput yang tidak pulang kampung,” tambah Bupati.

Terkait Bantuan Sosial untuk masyarakat, Bupati mengatakan perlu koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Desa. “APBD boleh digunakan memberikan bantuan kepada warga yang belum tercover bantuan dari Pusat dan demikian juga Dana Desa digunakan bagi warga yang belum terbantu,” ujar Bupati.

Dikatakan, saat menanggapi pembahasan para Kepala Daerah di talkshow itu Staf Khusus Wapres menjelaskan, bagaimana kebijakan pusat dapat dijalankan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

“Perhatian kita fokus pada dampak sosial dari pandemi ini agar jangan sampai ada masyarakat yang tidak makan,” ucap Ikshan Abdullah.(Jas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *