Kaplinglah Laut Sebelum Dikapling Pengusaha

* Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.M.Si

Hari Kamis, 21 November 2019, saya ditelpon, diberitahu  surat undangan ke kantor sudah dikirim. Catatan yang menarik, kalaupun saya tidak ditugaskan oleh kantor, saya tetap harus hadir. Saya bisa maklum, karena saya pengurus Mitra Bahari Provinsi Sumatera Utara, organisasi yang diharuskan perundang-udangan,  yang di –SK- kan gubernur.

Ketika Jumat, 22 November 2019, saya memasuki ruang pertemuan, saya dapat bisikan dari panitia untuk ”bertanya”.  Ini bukan hal yang pertama.  Mungkin karena kebiasaan saya untuk “membantai” nara sumber yang tampil.

Acara itu, adalah  sosialisasi perizinan  “penguasaan” dan “pengeringan” perairan.   Nara sumbernya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan- RI.

Penguasaan Laut

Pada awalnya laut adalah milik bersama (common property). Karena laut punya potensi, maka laut terdekat dikapling menjadi milik (laut perairan) dan laut lepas milik bersama.

Tidak puas dengan laut perairan, kemudian sebagian laut lepas dikapling negara menjadi Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).  Bahkan dalam Perairan Indonesia, dizonasi menjadi laut kepulauan, laut dalam, laut teritorial dan ALKI. Tahun 2007 lahir pula rezim laut pesisir.

UU No.27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memperkenalkan rezim “kepemilikan” laut  dengan HP3. Laut seperti halnya daratan.

Tata ruang disinonimkan dengan  Renzana Zonasi (Renzo) yang kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang ini, berupa Undang-undang No.1 tahun 2014 memperkenalkan rezim “perizinan” laut pengganti HP3.

Petunjuk teknis “penguasaan laut” berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Juknis perizinan “penutupan” laut dalam bentuk Permen-KP No.25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kapling laut

Hari Sabtu, 23 Maret 2019, seorang sarjana ITM yang pernah saya bimbing berkunjung ke –rumah. Ia bercerita, ia tinggal di kampungnya, di pinggir laut.  Ia ditawari untuk mengelola Badan Usaha Desa (Bumdes). Modal awal, dari dana alokasi desa. Nilainya ratusan juta rupiah. Ia belum mengiyakan.

Saya katakan, terimalah. Ini peluang yang datang hanya sekali. Ini tantangan, untuk membuktikan bahwa ia seorang sarjana. Yakinlah, desa yang luas, punya potensi, tinggal menggali dan mengembangkan. Potensi itu diantaranya adalah laut.

Saya provokasi Dia, agar sesegera mungkin mengkapling laut, sebelum pengusaha mengkapling laut, termasuk laut yang mengjadi halaman rumahnya.

Saya katakan, ke depan, laut ibarat tanah, dikapling. Bila sebelumnya dalam bentuk sertifikat kepemilikan, sekarang berganti baju dengan sertifikat izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan.  Perizinan tentang perairan, bukan hanya sebatas itu, tapi juga izin merubah status laut dari perairan menjadi daratan (reklamasi).

Perizinan laut ini, juga peluang bagi nelayan kecil. Bila nelayan tidak punya tanah, rumahpun berada di tanah berawa milik orang lain, tapi nelayan bisa memiliki “izin” laut. Kereenn. Masa depan nelayan yang cerah? Pemerintah telah memberi celah, tanggapan nelayan yang diharapkan.

Kapling nelayan

Bila mau jujur, telah banyak kebijakan pemerintah untuk mengangkat harkat dan martabat nelayan. Melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah,  peraturan menteri dan lainnya.

Melalui Permenkp No. 24/ 2019, diatur dalam satu bab tentang fasilitas izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional berhak mendapatkan fasilitas perizinan dengan biaya negara. Tentu, dalam menentukan siapa yang berhak, adalah identifikasi dari masyarakat lokal dan tradisional, melalui kepada desa, camat dan ditetapkan bupati/walikota, sedangkan izinnya dikeluarkan oleh gubernur atau menteri sesuai peruntukan perairannya.

Izin lokasi perairan untuk perseorangan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional kegiatan  bifarmakoogi 1 ha, bioteknologi 1 ha, pemanfaatan air laut 1 ha, wisata bahari 5 ha, budidaya laut 5 ha, bangunan laut 5 ha, reklamasi 25 ha dan lainnya.

Bayangkan, dengan fasilitas negara, seorang nelayan memiliki izin 5 ha laut untuk ekowisata. Bila saja, 10 orang nelayan bersama-sama mengelola ekowisata, sudah tersedia laut seluas 50 (lima puluh) ha. Apa tidak cukup?

Harapan

Pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan, yang difasilitasi  negara (gratis), semestinya disambut dengan gembira oleh nelayan untuk kesejahteraan nelayan.

Para birokrat negara, semestinya ikhlas untuk mengurusi nelayan, memberikan hak-hak nelayan, sehingga nelayan bisa mandiri, tidak menjadi beban negara. Birokrat, jangan zalimi orang miskin, yang termiskinkan karena tidak adanya pemihakan kepada mereka.

Saya berharap, dalam waktu yang singkat, nelayan punya laut untuk hidup. Dari laut ia bisa mendapatkan tanah dan bangunannya dan kenderaan darat. Jangan sampai, nelayan tidak punya tanah di darat dan tidak punya perairan di laut.

Saya juga berharap, nelayan proaktif untuk mendapatkan hak-haknya. Hak bukan ditunggu, tapi hak untuk diperjuangkan. Para pemerhati pesisir, diharapkan dapat mendapingi nelayan mendapatkan kapling laut.

Saya berharap, perairan sepanjang pinggiran pantai adalah kapling perairan yang telah punya izin. Dengan demikian, investor yang masuk ke perairan, mendapat izin perairan, jauh di tengah, agak dalam.

Bayangkan, bila pinggiran pantai tidak dikapling lebih dahulu oleh nelayan, maka pengusaha akan menguasai pantai sampai ke tengah laut.

Laut yang menjadi halaman rumah anda, sudah milik orang. Anda tidak bisa ke laut dan tidak bisa pulang ke rumah. Bahkan anda akan kesulitan ke mesjid, karena  jalan laut menuju mesjid  telah dikapling dan telah di pagar.

Kemiskinan mendekati kekufuran. Oleh karena itu, jangan mau miskin. Berontaklah untuk mendapathak hak, jadi kaya. * Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.M.Si ( Dosen ITM-Mitra Bahari SU-LPBI NU SU )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: