Menanggapi Dewan Pengelolaan Sampah Sumatera Utara

Dr. Ir .Hamzah Lubis, SH. M.Si

Tulisan ini adalah bagian dari tanggapan penulis terhadap Draf Ranperda Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Utara di Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara tanggal 9 Juli 2019. Tulisan ini, juga materi paparan tentang Kewajiban Pemerintah Provinsi membuat  perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang disajikan tanggal 21 Juli 2019 di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.  

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan  UU No.18 tahun 2008, memerlukan banyak pranata hukum.  Keharusan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi (Perda) dan Peraturan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam menyusun draf Ranperda Pengelolaan Sampah, perlu diinventarisi  pasal/ayat yang mengharuskan PP, Permen, Perda Prov dan Perda Kabupaten/Kota, serta inventarisasi  isu-isu persampahan dalam konteks kekinian dan konteks ke depan yang akan dimasukkan dalam Ranperda.

Kewajiban Perda

Perda Pengelolaan Sampah harus memgatur tata cara penggunaan hak dari setiap orang (Pasal 11).  Hak   dapat berupa: mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah,  hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; hak  memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu; hak mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan e. hak memperoleh pembinaan dalam pengelolaan sampah.

Perda mengatur tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah meliputi  kewajiban mengurangi dan menangani sampah; produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai; pengelola kawasan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan  setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Perda harus menjelaskan secara rinci penanganan sampah (Pasal 22) yang meliputi: a. pemilahan dan pemisahan sampah; b. pengumpulan sampah;c. pengangkutan sampah;
d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan  e. pemrosesan akhir sampah. Pengaturan rinci tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah (Pasal 18), jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif pengelolan sampah (Pasal 21),  pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah, (Pasal 24).

Perda juga harus mengatur konpensasi (Pasal 25) sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.  Kompensasi berupa: a. relokasi penduduk; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau e. kompensasi dalam bentuk lain.  Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah  diakibatkan oleh: a. pencemaran air; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah; d. longsor; e. kebakaran; f. ledakan gas metan; dan/atau g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Untuk melahirkan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, maka  peran serta masyarakat sangat diperlukan. Perda mengatur bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.   Peran serta masyarakat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan (Pasal 28).

Larangan dalam pengelolaan sampah (Pasal 29) meliputi: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah RI; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempatnya; f. pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan g. membakar sampah. Perda bisa mengatur lebih rinci detail tentang  larangan ini.  

Pengawasan dilakukan  oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun  Pemerintah Kabukaten/Kota (Pasal 30),  baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah. Secara lebih rinci, dapat diatur dalam Perda. Demikian juga  penetapan sanksi administrasi (Pasal 32) dapat berupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Perda.  

Dewan  Pengelolaan Sampah  Sumatera Utara

Dalam meningkatkan perasanserta masyarakat dalam pengelolaan sampah, penulis dalam rapat dan dalam daraf Perda mengajukan  konsep pembentukan  Forum Masyarakat Peduli Kebersihan,  yang mendapat dukungan peserta rapat. Peserta meminta kata forum diganti dengan Dewan  seperti halnya Dewan Sumberdaya Air Sumatera Utara, Dewan Daerah Prubahan Iklim Provinsi Sumatera Utara, dimana di kedua kelembagaan ini penulis ikut di dalamnya. Oleh karena itu, nama usulan Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diganti dengan Dewan Pengelolaan Sampah Sumatera Utara.

Dewan Pengelolaan Sampah Sumatera Utara, adalah forum masyarakat yang peduli pengelolaan sampah, lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh Gubernur.   Dewan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas: a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha kepada Gubernur melalui Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah.

Keanggotaan Dewan Pengelolaan Sampah, terdiri dari: a. Unsur Pemerintah Daerah; dan b. Pemangku kepentingan. Unsur pemangku kepentingan  yaitu: 1. unsur akademisi; 2. unsur asosiasi; 3. unsur pemerhati lingkungan hidup; dan 4. unsur tokoh masyarakat.   Anggota Dewan Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, masa jabatan anggota selama 5 (lima) tahun.

Anggaran biaya kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengelolaan Sampah dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Banyak pihak mendukung pembuatan Perda Pengelolaan Sampah, sebagai pelaksanaan kewajiban Pemerintah Provinsi sesuai amanah undang-undang serta menjadi cantolan hukum bagi Pemerintah Kabupaten/kota dalam pembuatan Perda Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota. Dengan adanya Perda ini, maka sebagian permasalahan sampah akan teratasi. Semoga..! (***)

Penulis Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH,M.Si adalah Dosen Institut Teknologi Medan (ITM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: