Selain Minta Lahan Dikembalikan, Warga Dua Desa Muara Tolak Tanaman Macadonia

Taput, PRESTASI REFORMASI.Com – Dua Desa Warga Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang mengaku keturunan Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu menuntut pengembalian tanah ulayat yang selama ini dikuasai oleh Dinas Kehutanan.

Tuntutan melalui aksi damai tersebut disampaikan bersamaan dengan kunjungan kerja dua menteri ke Taput, Kamis (27/6), yaitu Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Kuasa hukum pengunjukrasa Daniel Oppusunggu SH mengatakan  lahan seluas 71 hektare milik Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu diserahkan tahun 1962 sebagai hutan cadangan (direboisasi) kepada Jawatan Kehutanan. Namun hingga saat ini lahan tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat.

Menurut Daniel, lahan yang terletak di Desa Aek Sidua Dua atau Aek Godang dan Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Taput tersebut merupakan tanah ulayat milik keluarga besar Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu.

“Karena sekarang sudah tidak lagi menjadi kawasan hutan, maka keturunan dari kedua ompu tersebut ingin tanahnya kembali,” katanya.

Ditambahkannya, selain menyuarakan pengembalian tanah leluhur, aksi ini sekaligus menolak agar lahan mereka jangan dijadikan lokasi penanaman Macadonia.

”Ada informasi yang kita terima, akan ada penanaman Macadonia di lahan nenek moyang kita,” sebut Daniel.

Menurut Daniel, sejak tahun 1993 keturunan Ompung Datu Dolok dan Ompung Buntu Oppusunggu sudah berjuang untuk pengembalian tanah ulayat tersebut. Hanya saja hingga kini belum ada jawaban pasti dari pihak Pemkab Taput, Dinas Kehutanan, dan Kementerian Kehutanan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, terkait aksi tersebut menyebutkan, kalau pernyataan kepemilikan lahan seperti ini hampir ada di seluruh daerah wilayah Indonesia. Sejauh ini.

Dikatakan Siti Nurbaya, dalam persoalan tersebut sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang namanya Penyelesaian Permasalahan atau Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), dengan koordinator Menko Perekonomian dimana saat ini penanggung jawabnya adalah Darmin Nasution.

Ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau lahan yang diklaim kelompok masyarakat sebagai miliknya dan sudah terverifikasi berkisar 140.000 Ha hingga sekarang, dimana Tim antar kementerian akan berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya.

Seperti diketahui, kunjungan kedua menteri tersebut tepatnya ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun, di Desa Hutaginjang, Kecamatan Siborongborong.
Selain dihadiri Bupati sekawasan Danau Toba. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi turut serta sekaitan dalam pencanangan pengembangan tanaman Macadomia untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan di daerah ini.(Jas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: