Padangsidimpuan,PRESTASI REFORMASI.Com – Masih banyaknya aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di wilayah Kota Padangsidimpuan yang belum diserahkan kepada Pemko disindir anggota DPR Sumut.

Terhitung usia Pemeritahan Kota Padangsidimpuan yang dikenal dengan julukan Kota Salak berusia 18 tahun sejak mekar dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintahan Kota Padangsidimpuan sendiri dibentuk melalui UU No.4 tahun 2001.

Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri selain Kota Padangsidimpuan, ada tiga kabupaten yang dimekarkan yaitu, Kabupaten Mandailing Natal yang pertama kali mekar, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas.

Melihat dari banyaknya aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di wilayah Kota Padangsidimpuan, anggota DPRD Sumatera Utara meminta Pemkab Tapanuli Selatan segera menyerahkan aset yang ada di wilayah Pemko Padangsidimpuan kepada pemerintah kota setempat.

Hal ini dikatakan Ketua Tim Kerja DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, saat memimpin rombongan anggota dewan dari Dapil VII di Kota Padangsidimpuan.

Disebut Sutriano bukan hanya Pemkab Tapsel, tetapi juga Pemprov Sumut dan Kementerian.

Rombongan terdiri dari, Sutrisno Pangaribuan (ketua), Fahrizal Efendi Nasution (sekretaris), Ahmad Yasir Ridho Lubis, Doli Sinomba Siregar, Safaruddin Siregar, Abdul Manan Nasution, Burhanuddin Siregar, Iskandar Sakti Batubara, Robi Agusman Harahap (anggota).

“Jika ada aset yang tidak dipakai, segera serahkan ke Pemko Sidimpuan,” sebut Sutrisno Pangaribuan, Rabu (13/6).

Dikatakan Sutrisno Undang-Undang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), berlaku secara nasional. Maksimal satu tahun, pemerintah daerah induk harus serta merta menyerahkan asetnya yang ada di wilayah itu kepada DOB yang dibentuk.

“Pemko Sidimpuan dibentuk melalui UU No.4 tahun 2001. Artinya, sudah 18 tahun Pemkab Tapsel tidak serahkan aset yang ada di kota Sidimpuan kepada DOB. UU jelas mengatur maksimal satu tahun daerah induk harus serahkan asetnya ke DOB. Padahal saat ini juga Pemkab Tapsel sudah memiliki komplek kantor yang megah di Sipirok,” katanya.

Menurutnya, sebagai warga negara yang taat hukum, semestinya pimpinan dan jajaran Pemkab Tapsel patuh terhadap aturan. “Tunjukin dong kalau kita itu seorang panutan,” ujarnya.

Terkait aset milik Tapsel, Pemprov Sumut dan Kementerian yang tidak lagi digunakan namun belum diserahkan ke Pemko Sidimpuan, DPRD Sumut menyatakan ini sebagai temuan dan akan segera dituntaskan.

“Seperti dua rumah dinas bupati. Jika APBD Tapsel menganggarkan dana untuk pemeliharaan dua rumah dinas bupati, jelas ini menyebabkan kerugian negara dan akan menjadi temuan BPK ,” tegasnya.

Dijelaskan Sutrisno, tidak ada yang rugi kalau aset itu diserahkan, karena itu milik negara, bukan pribadi. Justru keuangan negara akan terkuras sia-sia karena setiap tahun dianggarkan untuk pemeliharaan aset yang tidak dipergunakan. (Nurhan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *