Dana Publikasi di Labusel Dianggarkan Tapi Tak Disalurkan

Labusel, PRESTASI REFORMASI.Com – Para jurnalis yang bertugas di Labuhanbatu Selatan (Labusel) mempertanyakan sikap Pemkab Labusel yang belum mencairkan dana publikasi. Padahal dananya sudah dianggarkan.

Dalam pertemuan bersama sejumlah jurnalis, Rabu 29 Mei 2019 lalu di ruang rapat bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Labusel, Zulkifli S.IP, MM hanya menyampaikan permohonan maaf saja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Labusel, Zulkifli S.IP, MM didampingi Kabag Humas, M.Ihsan

Zulkifli yang didampingi Kabag Humas, M.Ihsan mengaku tidak berani membayar karena ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

“Kalau kami membayarkan itu, sama saja bapak memenjarakan kami,” alasan Zulkifli.

Menurutnya, dana itu tidak bisa mereka bayarkan, karena nantinya pasti disuruh dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, mereka yang akan masuk penjara.

Ia berharap ke depan hal ini tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari demi kemajuan bersama.

Menanggapi hal ini Ketua LJI (Lembaga Jurnalis Independent), Dahrunsyah Pasaribu mengatakan alasan Sekda Labusel tidak masuk akal. “Dana publikasi sudah ada dalam APBD 2018/2019 yang nilainya miliaran rupiah, harusnya dicairkan sesuai prosedur,”kata Dahrunsyah, Minggu (16/6/2019).

Pertemuan sejumlah jurnalis Labusel membahas dana publikasi. Ia menilai alasan Sekda mengada-ada untuk menghindar dari kewajibannya.

Kalau alasan temuan BPK, tidak dijelaskan temuan soal apa. Apakah berkaitan dengan kesalahan jurnalis dalam prosedur pencairannya atau kesalahan mekanisme yang dilakukan Pemkab Labusel.

“Jika ada kesalahan yang dilakukan pemkab sehingga menjadi temuan BPK, harusnya segera dilakukan perbaikan, bukan justru menghentikannya,” tandas Dahrunsyah.

Ia mengatakan hal itu di hadapan sejumlah jurnalis yang berkumpul membahas mandeknya dana publikasi dan berencana menyampaikan hal ini kepada DPRD Labusel.

Pertemuan sejumlah jurnalis Labusel membahas dana publikasi.

Para jurnalis ini sepakat untuk terus memperjuangkan dana publikasi hingga diketahui dengan jelas apa penyebab mandegnya. Mereka akan mempertanyakan hal ini melalui wakil rakyat.

“Kita akan minta DPRD Labusel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas hal ini dengan mengundang pihak-pihak terkait,”kata R.Silaban,anggota LJI.

Mereka juga sampai meragukan gelar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diterima Pemkab Labusel atas laporan keuangannya lima tahun berturut-turut oleh BPK.

M.Suyanto, seorang jurnalis lainnya bahkan menilai Pemkab Labusel “main mata” dengan BPK atas banyaknya proyek bermasalah dan mangkrak di Labusel.

“Kenapa BPK tidak permasalahkan proyek Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM di 5 kecamatan yang bermasalah?” ungkapnya.

Ia hanya minta agar Pemkab Labusel lebih fair dalam menilai temuan BPK tersebut sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain.

“Kalau kesalahannya ada di humas jangan korbankan kami,”tandasnya.(Hasreg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: