Penyidik dan Jaksa Penuntut Dituduh Abaikan Hak- hak korban

Tarutung, PRESTASI REFORMASI.Com – Ketua Komnas Perlindungan Anak, Merdeka Sirait sangat mengecam, mengapa setelah jaksa menyatakan berkas yang disampaikan penyidik sudah lengkap ( P21 ), tetapi pihak penyidik tidak menyerahkan terduga ‘predator seks’ kepada pihak Kejaksaan. Bahkan terduga pelaku SMN masih bebas mengajar.

Adalah Saut Martumbur Nababan (SMN) umur 44 tahun, seorang guru agama di salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri 173297 Sigumbang Desa Sitabotabo Toruan di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ( Taput ) Sumut, sejak awal September 2018 sempat menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat khususnya di instansi terkait.

Oknum guru ini dikatakan melakukan kejahatan seksual terhadap puluhan muridnya dan sudah dilaporkan pada 4 September 2018 ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Taput.

Tetapi kalangan praktisi hukum di daerah ini sedikit bingung karena dalam proses penanganan kasus ini penyidik dianggap tidak profesional, dimana si pelaku cabul memperoleh penangguhan penahanan bahkan bebas melakukan aktifitasnya sebagai guru agama di SD tempat dia lakukan pencabulan terhadap 11 orang anak didiknya.

Yang lebih aneh lagi, SMN yang sudah tergolong predator seksual ini terlihat bebas padahal kasusnya sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan negeri Tarutung, dimana ancaman pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Menanggapi ini, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyebut, ini bentuk gagal paham terhadap UU Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA). Seharusnya polisi dan jaksa menahan SMN. Apalagi SMN diancam hukuman lima tahun ke atas.

“Karena kejahatan seksual merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary crime ). Maka penanganannya juga harus luar biasa. Kecuali tersangka dalam keadaan sakit, penangguhan penahanan baru dapat dilakukan. Faktanya pelaku masih aktif mengajar,” ungkap Arist, Selasa 14 Mei 2019.

Dijelaskan Arist, sebelumnya Komnas Perlindungan Anak menerima pengaduan keluarga korban pada Jumat 10 Mei 2019 lalu.

“Cukup disayangkan, dan patut dipertanyakan mengapa setelah jaksa menyatakan berkas yang disampaikan penyidik sudah lengkap ( P21 ), tetapi pihak penyidik tidak menyerahkan terduga pelaku secara fisik kepada pihak Kejaksaan. Bahkan terduga pelaku SMN masih bebas mengajar,” ungkap Arist.

Bahkan Dia lebih heran lagi melihat oknum Dinas Pendidikan Taput kenapa membiarkan SMN bebas mengajar sekalipun berkas perkaranya telah memenuhi unsur tindak pidana.

Seharusnya pihak Dinas Pendidikan Taput sudah lakukan pemberhentian oknum guru cabul ini dari tugasnya, begitupun kita akan terus kawal kasus ini.

Untuk memastikan tegaknya keadilan hukum atas korban, kata Arist, Tim Investigasi Cepat Komnas Perlindungan Anak akan memantau proses persidangan di tingkat pengadilan.

“Kami pastikan segera berkoordinasi dengan Kajari dan Kajati untuk menerapkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

Karena walaupun berkas perkara sudah dinyatakan sudah lengkap, tetapi dalam hal ini jaksa penuntut dan penyidik telah melakukan pengabaian terhadap hak-hak korban, bahkan mereka ini telah pula dianggap gagal paham terhadap pelaksanaan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA),” kata Arist.

Arist kemudian meminta Kajari Tapanuli Utara sebelum membacakan tuntutannya pada sidang-sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tapanuli Utara untuk segera menahan tersangka.

Menanggapi keterangan Komnas Perlindungan Anak, Polres dan Kejaksaan Tapanuli Utara membantah mengabaikan tuntutan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

“Polres telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tarutung pada 5 Maret 2019 dan jika ada penangguhan atas tersangka SMN itu adalah di luar wewenang Polres,” terang Kasubbag Humas Polres Tapanuli Utara Aiptu Sutomo M Simaremare.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Tapanuli Utara Rosandi menyebut, upaya penahanan badan selama 20 hari tahap pertama sudah dilaksanakan pihaknya sejak 5 Maret 2019 lalu.

Informasi yang dihimpun, kejahatan seksual ini dilakukan tersangka SMN kepada belasan anak dengan cara sodomi. Terbongkar berawal dari salah seorang anak, RLS (12) siswa kelas 6 SD yang menjadi korban. Walaupun terlihat alami trauma berat dia memberitahukan perilaku guru agamanya itu kepada orangtuanya.

Keterangan anak kelas 6 kepada ibunya menyebut bila SMN melakukan aksinya di ruang kelas pada jam istirahat. Dan usai lakukan aksinya tersangka memberikan uang sebagai imbalan.

Dikatakan mula perbuatan oknum guru ini berpura-pura meminta korban memijat-mijat leher dan tubuh tersangka dan selanjutnya memaksa para korban membuka celana dan melakukan aksi bejatnya dari bangku hingga di atas meja.

Kemudian memberikan korbannya uang duaribu rupiah seraya mengancam anak didiknya untuk tidak memberitahukan perilakunya ini kepada siapapun.

Berkaitan dengan peristiwa miris yang cukup memprihatinkan warga Taput ini, maka sebelum fatal sudah harus lakukan rehabilitasi terhadap 11 korban cabul tersebut. Dalam hal ini Dinas pendidikan Taput dan instansi terkait jangan tutup mata karena sampai hari ini belum ada tanda-tanda yang mengarah pada perlindungan para korban.

Pada sidang, Selasa (20/5) di pengadilan negeri Tarutung penasehat guru cabul SMN menyebut bahwa tuduhan kepada kliennya ada kejanggalan.

Kejanggalan itu termasuk keterangan para saksi yang tidak dapat dibuktikan kalau klien kami melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Bahkan sejak dimulainya proses penyidikan hingga ke persidangan, termasuk atas tuduhan publik mengenai korban cabul 11 orang anak didiknya sementara didalam dakwaan hanya 4 anak yang menjadi korban.

“Semua kejanggalan ini akan kita sampaikan nanti pada agenda pledoi di persidangan selasa mendatang,” kata Jumatongam Simamora sebagai pengacara SMN. (Jas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: