Puluhan Tahun Guru Honor Bersertifikat di Taput Tak Lolos Seleksi

Sovyanto Manalu mewakili guru honor dalam paparannya di hadapan beberapa anggota DPRD Taput menegaskan, kalau penetapan hasil seleksi itu tidak berbau kejujuran dan tidak transparan, sehingga berakibat banyak tenaga honorer tidak lolos merasa korban ketidakadilan penyelenggara.

Taput, PRESTASI REFORMASI.Com– Guru-guru Honorer yang terancam diberhentikan, datangi gedung DPRD Tapanuli Utara (Taput), Selasa (12/3) untuk mengadukan nasib setelah keluar surat Bupati nomor: 800/1069/35.2.1/XII/2018 tentang hasil penyelenggaraan/seleksi/evaluasi tenaga honorer/Non PNS di lingkungan Pemkab Taput tahun 2018.

Di antara guru honorer yang mengaku tidak lulus pada tahapan ujian seleksi Desember 2018 lalu itu mengadukan nasibnya. Katanya mereka ada yang jadi korban ketidak adilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput.

Dikatakan, mereka tidak menyangka bila pemkab Taput begitu tega menyepelekan pengabdian yang telah diberikan untuk memajukan pendidikan generasi anak didik di daerah ini berkisar puluhan tahun hanya dengan honor yang jauh dari mencukupi.

Sovyanto Manalu dalam paparannya di hadapan beberapa anggota DPRD Taput menegaskan, kalau penetapan hasil seleksi itu tidak berbau kejujuran dan tidak transparan, sehingga berakibat banyak tenaga honorer tidak lolos merasa korban ketidakadilan penyelenggara.

Sovyanto serahkan surat pengaduan ke DPRD Taput.

Sovyanto yang juga guru SD 117048 di Kecamatan Parmonangan mengatakan keheranannya atas hasil seleksi tersebut.

“Diantara kami guru honorer tidak jarang yang sudah bekerja puluhan tahun tidak lulus seleksi, sementara yang baru bertugas hanya bulanan saja kenapa bisa lulus..? katanya menunjukkan rasa kesal.

Paling ironis adalah adanya guru honorer yang sudah memperoleh Sertifikasi Keahlian Profesi bahkan memiliki NUPTK juga dinyatakan penyelenggara tidak lulus kurang diterima akal sehat,” maka dengan tidak adanya transparan mengenai kriteria seleksi oleh BKD semua hasil seleksi itu tidak akan kami terima”. Tegas Sovyanto.

Lain lagi ungkapan Ratna Pasaribu, guru honorer selama 35 tahun di SMP Negeri 5 Kecamatan Adiankoting Taput itu penuh curiga dengan jarak terbitnya surat bupati tanggal 31 Desember 2018 namun baru dipublisir 05 Maret 2019.

Katanya, arus curiga pasti ada dan dia sangat sedih dan sangat terpukul saat dirinya dinyatakan tidak lulus. Ratna mengaku kalau dalam tugas pengabdiannya selama ini hanya terima gaji pokok Rp 300.000; ditambah gaji insensif lima ratus ribu rupiah per bulan.

“Semua itu saya pada-padai untuk menghidupi beberapa anak, tentu degan mengharap bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)” tutur Ratna dengan nada sedih.

“Sungguh pahit, mengapa tidak ada pertimbangan masa kerja ditambah kualifikasi pendidikan kita, sementara yang lulus itu ada hanya tamatan SPG,” ungkap Ratna Pasaribu.

Fatimah Hutabarat SE selaku wakil ketua DPRD menyikapi dengan menerima kisah miris tenaga honorer itu, dikatakan pihaknya akan menindak lanjuti keluhan guru honor tidak lulus seleksi ini ke sidang pembahasan beberapa fraksi di DPRD Taput.

“Kami selaku representasi rakyat akan tetap membela dan pro rakyat tertindas seperti bapak ibu. Namun kondisi ini jangan pula dipolitisasi partai lain dalam Pileg ini,” papar Fatimah Hutabarat dihadapan jajaran guru honorer (Jas).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: