DPRD Medan: Banyak Perda Yang Dikeluarkan ‘Mati Suri’

Medan, PRESTASIREFORMASI.Com – Banyak Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan terkesan ‘mati Suri’ karena tidak berjalan. Atas dasar itu Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) dari banyaknya Peraturan Daerah yang sudah disahkan oleh anggota dewan.

Hal tersebut sebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Medan Drs Hendra DS kepada wartawan, Selasa (12/3). Bahkan secara tegas politisi Hanura itu akan mempelopori Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mempertahankan sejumlah Perda yang tidak berjalan tersebut.

“Kita prihatin banyak sekali Perda yang telah diterbitkan terkesan ‘mati suri’. Untuk itu, nantinya saya akan mempelopori pembentukan panitia Pansus Perda tak berjalan ini di DPRD,” katanya.

Disebutkannya, tidak diterapkannya sejumlah Perda akibat tidak adanya Perwal tersebut, mengakibatkan banyak Peraturan yang telah disahkan tidak dapat diterapkan. Sehingga menurutnya, pengesahan Perda tersebut terkesan sia-sia padahal telah menghabiskan anggaran yang cukup besar.

Dicontohkannya, beberapa Perda yang belum diterapkan di antaranya Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA), Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda Pengolahan Persampahan, Perda Madrasah Diniyah Takmaliyah Amaliah (MDTA) dan banyak Perda lainnya.

Namun, kata Hendra yang paling diutamakan dalam hal ini Perda Penanggulangan Kemiskinan. “Termasuk Perda tentang penanggulangan kemiskinan belum diterapkan oleh Pemko Medan, bila diterapkan tidak ada lagi kemiskinan,” katanya.

Padahal, lanjutnya, jika Perda Penanggulangan Kemiskinan segera diterapkan maka diyakini warga miskin di Medan akan bisa berkurang.

“In sya Allah, 2020 nanti tidak akan ada lagi warga Medan yang miskin. Bila Pemko Medan serius mau menerapkan Perda (penanggulangan kemiskinan) ini,” tegasnya.

Kenapa diyakini angka Kemiskinan di Medan akan berkurang, sambungnya, karena di dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan itu di atur jelas tentang kewajiban Pemko Medan untuk mengalokasikan 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

“Dimana, alokasi anggaran itu dipergunakan untuk bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, peningkatan ketrampilan modal usaha serta perlindungan rasa aman,” kata.

Jadi, jika Pemko Medan mau melaksanakan Perda penanggulangan kemiskinan tersebut diyakini tahun 2020 tidak akan ada lagi warga miskin di Medan. “Saya optimis bila berjalan 2020 tidak akan ada lagi warga miskin di Medan,” katanya, sembari menegaskan akan tetap mendorong terbentuknya Pansus Perda yang tak bejalan di Medan. (Ani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *