Galian C Ilegal Marak di Asahan

  Asahan, PRESTASIREFORMASI.Com – Maraknya galian C di kecamatan Bandar Pulau dan kecamatan Rahuning yang diduga keras tanpa izin alias ilegal mendapat sorotan serta kecaman keras dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Salah seorang di antaranya adalah Ketua DPP LSM Suara Rakyat Buyung Batubara, ketika ditemui di kantornya, menegaskan galian C tersebut dapat merusak lingkungan dan merugikan negara karena tidak punya izin. Disebutkan, setiap galian C harus sesuai dengan keputusan Kemendagri no 32 tahun 1991 tentang pedoman usaha pertambangan bahan galian golongan C peraturan menteri pertambangan dan energi no 03/P/M/Pertambem 1981 tentang pemberian surat izin pertambangan galian C, dan disamping itu juga pengertian dalam undang-undang no 4 tahun 2009.

Berita Ini juga Segera Terbit di Edisi Cetak (Surat Kabar) : NOMOR 544, EDISI 1 – 9 MARET 2019

“Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturannya wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara/pemerintah , apabila terjadi kegiatan pertambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan galian C yang berbunyi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP , IPR atau IUPK sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 , pasal 40 ayat 3 , pasal 48, pasal 67 ayat 1 , pasal 74 ayat 1 atau 5 , dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar,” ungkap Buyung.

Mengacu hal tersebut di atas, Buyung mengindikasikan pertambangan galian C batu kerikil atau sprit yang terdapat di kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Rahuning yang diiusahi Sihombing, Parioto, Syamsul, Efi dan Sugi kategori tanpa izin alias ilegal.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak dinas lingkungan hidup melalui telepon seluler pada hari Sabtu 23/2/2019, pihak pegawai dinas lingkungan hidup kabupaten Asahan yang membidangi perizinan pertambangan tersebut, kepada saya mengatakan bahwasanya nama-nama tersebut di atas sama sekali tidak memiliki izin resmi atau ilegal,” ungkap Ketua DPP LSM Suara Rakyat ini.

Sementara hasil pantauan LSM tersebut di lapangan, tambang galian C yang terletak di kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Rahuning sudah cukup lama beroperasi namun dengan leluasa melakukan aktivitas tambang tanpa memiliki izin resmi dan ditindxak instansi terkait.

Menyuhuti hal itu, Buyung meminta kepada instansi terkait agar menutup tambang tersebut, khususnya kepada Dinas lingkungan hidup kabupaten Asahan dan kepada pihak kepolisian resort Asahan. segera menindak para pengusaha tambang galian C ilegal ini agar tidak membuat kecemburuan sosial bagi penambang lain yang mengantongi izin.

Ketika ketua DPP LSM Suara Rakyat bersama wartawan turun langsung ke lapangan hari Sabtu, pada saat itu bertemu dengan seorang pemilik . Namun Sihombing menyuruh mereka menelpon seseorang yang tidak jelas kapasitasnya sebagai instansi terkait. Namun dugaan kami bahwasanya orang yang disuruh ditelepon itu adalah oknum.

“Pemilik tambang, Sihombing, menyahut siapa pun yang datang ke tangkahannya disuruh menelpon orang tersebut,” ungkap Buyung

Untuk itu, DPP LSM Suara Rakyatg meminta kepada pemerintah kabupaten dan juga Polres Asahan untuk menertibkan tambang-tambang galian C ilegal, karena hasil pantauan mereka masih banyak tambang-tambang galian C tidak memiliki izin. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: