PT PLN Ranting Kisaran Dituduh Melanggar UU

Asahan, PRESTASI REFORMASI.Com — Pihak PT PLN Ranting Kisaran telah melanggar dan mengangkangi UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2019,  terutama tentang TUL (Tata Usaha Listrik), karena telah melakukan pembongkaran meteran di rumah milik  L. Br Purba secara semena-mena, tanpa terlebih dahulu mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Pihak PLN Kisaran hanya membawa sepotong  surat pemberitahuan tentang pembongkaran meteran di rumah L. Br, Purba yang terletak di kelurahan Gambir Baru kecamatan Kisaran Timur itu .

Ketua DPP LSM Suara Rakyat ketika diminta tanggapannya tentang masalah PLN tersebut kepada awak media PRESTASI REFORMASI mengatakan sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan pihak PT PLN Ranting Kisaran yang telah melakukan pembongkaran meteran secara sepihak.

Sebab mekanisme dan tata aturan tentang pemutusan ataupun pembongkaran telah tertuang dalam UU Ketenagalistrikan. Ketika awak media mencoba menghubungi maneger PT.PLN Ranting Kisaran melalui seluler namun tidak aktif dan coba mengirim SMS untuk konfirmasi namun tidak ditanggapi

Ketika pada saat pihak PT PLN akan melakukan pemutusan atau pembongkaran meteran pelanggan dengan alasan telah menunggak pembayaran, tidak boleh secara serta merta langsung melakukan pemutusan apalagi pembongkaran.

“Sesuai prosedur,  pihak PT PLN terlebih dahulu harus mengeluarkan SP 1, SP 2 dan SP 3. Apabila si pelanggan tidak mengindahkan sama sekali surat yang telah diterbitkan pihak PT.PLN  barulah berhak untuk melakukan pemutusan atau pembongkaran,” ungkap Ketua LSM tersebut.

Disebutkan, tata cara pihak PT. PLN Ranting Kisaran terhadap meteran  milik L Br Purba jelas-jelas telah menyalahi aturan yang berlaku.

“Kalaupun adanya suatu perobahan, menurut sepengetahuan saya UU yang yang diterbitkan tersebut terlebih dahulu harus dicabut dulu baru kemudian direvisi kembali dan disampingnya itu juga pihak PT. PLN harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut memahami bahwa telah ada perubahan tentang UU Ketenagalistgrikan tersebut,” ungkapnya.

Sejak berita ini dilansir, meteran milik L Br Purba tersebut walaupun telah melunasi tunggakannya selama 4 bulan, meteran tersebut tidak langsung dipasang  pihak PT PLN semoga ini menjadi perhatian  serius bagi pemerintah agar peristiwa serupa ini tidak terulang lagi. (Buyung Batu Bara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: