Dana Desa Sipare-pare Disalahgunakan Beli Mobil

Subulussalam, PRESTASI REFORMASI.Com – Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan dana secara langsung agar masyarakat dapat menikmati beragam pembangunan fisik berupa sarana prasarana jalan pengerasan, parit dan bangunan mushalla sesuai Musrenbang yang sudah disepakati di forum.

Tetapi di Desa sipare-pare kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam Provinsi Aceh, penggunaan dana desa diduga malah menyimpang, karena justeru Kepala Desa menggunakan uang tersebut membeli mobil minibus Kijang Kapsul Plat Nomor Polisi BK 1556 GF warna biru. Akibatnya, kebijakan sepihak Kades itu menjadi buah bibir mas-yarakat dan pembicaaraan sengit di antaara Kepala Desa yang lain.

Ketika Wartawan PRi mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Sipare-pare, Ansori, mengenai mobil Kijang Kapsul yang dibeli Kamis (31-1-2018), Ia menjelaskan mobil Kijang Kapsul BK 1556 GF ini memang dibeli dari dana Desa untuk dipergunakan apabila ada warga yang sakit.

“Mobil ini adalah untuk aset Desa seharga Rp. 90 juta,” ujarnya. Keesokan hari PRi mengkonfirmasi bendahara Desa Sipare-pare, Muslih Rahmin, (Jum’at 1-2-2019) justeru harganya menjadi berbeda, “Mobil tersebut seharga Rp. 130 juta,” demikian pengakuan bendahara Desa Sipare-pare ini.

Perbedaan harga tersebut tentu saja sangat mencurigakan, karena harga yang disebutkan Kepala Deda berbeda dengan dengan bendaharanya. Apalagi mobil tersebut dari dibeli dengan mengguinakan dana Desa sebagai aset Negara dengan nomor plat polisi pribadi.

“Seharusnya kendaraan roda dua baik roda empat dan roda enam berplat merah BL nomor seri I, maka diminta kepada pihak berwajib agar mengusut mobil yang dibeli Kepala Desa Sipare-pare kec.Sultan Daulat,” ungkap sejumlah tokoh masyarakat yang minta namanya jangan ditulis .

Menurut Teuku Jawasdi di ruang kerja Dinas Keuangan, “Dalam prolitas dana Desa sudah ada tertera dalam mupakat Musrenbang sebelumnya. Sewaktu musya-warah Musrenbang mulai dari Desa sampai ke Kecamatan seterusnya ke Kota sudah ada tertera apa yang diajukan itulah yang diadakan dalam pembangunan di Desa masing-masing, tidak boleh mus-yawarah kembali secara pribadi bersama perangkat Desanya atau sama BPK.”

“Sepengetahuan saya tidak ada pembelian kendaraan pribadi atas nama dana desa dengan alasan membantu orang sakit, itu sudah ada setiap puskesmas, apalagi itu adalah plat nomor polisi pribadi, apalagi mobil tersebut BK 1556 mobil seken,” tegas Teuku Jawasdi Rabu (6-2-2019). (01AS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: