Truk PT Asahi Tapteng Tewaskan Seorang Pelajar

Dump Truk Dimodifikasi Jadi Angkutan Karyawan Tanpa Izin

Tapteng, PRESTASI.REFORMASI.Com – Dump Truk bernomor polisi 9457 CN milik PT Asahi yang menewaskan seorang pelajar SMA di Tapanuli Tengah, telah dimodifikasi menjadi mobil angkutan karyawan sehingga selain menyalahi peraturan juga tanpa memperoleh izin dari Dinas Perhubungan.

Masalah ini terungkap setelah Wartawan Surat Kabar PRESTASI REFORMASI/PRi.Com melakukan investigasi atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 24 Januari 2019 di Tano Ponggol LK I Kelurahan Sibuluan Nalambok kec Sarudik Tapanuli Tengah pukul 21.30 WIB, menewaskan seorang pelajar bernama Adi Raptama Situmorang ( 17 thn ) Warga jalan Faisal Tanjung Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pandan.

Adi Raptama adalah pelajar SMA Negeri 1 Sibolga, Putra ke 2 dari Aiptu T. Situmorang Kanit Intelkam Sibabangun  dan Ibu Srina Esra Silaban yang bekerja sebagai seorang Bidan di Tapanuli Tengah.

Peristiwa kecelakaan terjadi saat Truck Cold Diesel bernomor polisi 9457 CN dikendarai Paimin Simatupang (39 thn )  seusai mengantar pulang buruh dari Pinang Sori. Korban Adi mengendarai motor Mega Pro no polisi BB 2000 MM bertabrakan dengan Truck Colt Diesel menyebabkan korban luka parah dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pandan, namun pukul 23.00 wib korban meninggal.

Ketika Kasat Lantas diwawancarai wartawan, disampaikan Iptu Taya selaku Kanit Laka memberikan penjelasan di ruang kerjanya, membenarkan kejadian itu dan sanksi yang diberikan kepada supir berupa sanksi administrasi (tilang) namun ketika ditanyakan perihal perubahan bodi fisik mobil dump truck yang seharusnya tidak dibenarkan sebagai mobil pengangkut karyawan, Kanit Laka memberikan petunjuk agar menghubungi Dinas Perhubungan Tapanuli Tengah.

Kepala Dinas Perhubungan yang dihubungi melalui Kabid Lalin Perhubungan H. Harahap menjelaskan di ruang kerjanya, bahwa sampai saat ini bagi semua dump truk di beberapa perusahaan di Tapanuli Tengah termasuk PT. Asahi tidak pernah diberikan ijin pengangkut barang menjadi pengangkut karyawan serta menjabarkan peraturan yang sebenarnya.

Perubahan fisik bodi ( modifikasi ) kendaraan diatur dalam PP No. 55/2012, menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan kemampuan daya angkut dilakukan penelitian dan diwajibkan melakukan uji tipe dan harus mendapat rekomendasi yang ditunjuk menteri yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah dinas perhubungan yang diatur dalam pasal 132 ayat 132 ayat ( 5 ) dan ayat (6) PP no 55/2012 antara lain :
1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan tanpa mengubah jarak sumbu dan kontruksi kendaraan bermotor.
2. Modifokasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin yang merek dan tipenya sama.
3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilaluinya.

Kendaraan bermotor yang dimodifikasikan sehingga mengubah tipe (Fungsinya) harus dilakukan uji tipe ulang dan tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas serta merusak lapis perkerasan /daya dukung jalan yang dilaluinya diatur dalam pasal 50 ayat ( 2 ) UU No. 22/2009.

Dalam hal ini kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab dalam hal ini Dinas Perhubungan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas, angkutan jalan dan apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi uji tipe maka instansi yang berwenang memberikan sertifikat registrasi uji tipe dalam hal ini Kementrian Perhubungan.

Dan jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki ijin berdasarkan pasal 277 no. 22/2009 pihak yang melanggar dapat dikenakan sangsi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 ( satu tahun ) atau denda sebanyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah )

Penggunaan mobil barang untuk menjadi angkutan orang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 74/2014 tentang angkutan jalan : “Penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang dalam hal untuk pengerahan atau pelatihan tentara Negara Indonesia ( TNI ) dan atau kepolisian ”

Dalam pasal 7 disebutkan : penggunaan mobil barang untuk angkutan orang dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan, sosial, dan dalam keadaan darurat. Dan untuk itu diharapakan kepada pengusaha agar menempatkan mobil tersebut pada fungsinya masing masing.”

Dalam hal ini Dump Truck Colt Diesel BK 9457 CN milik PT. Asahi yang dioperasikan untuk mengantar dan menjemput karyawan dari Pondok Batu sampai ke Pinang Sori tidak mendapat izin dan tidak mendapat sertifikat uji tipe yang dikeluarkan instansi berwenang dalam hal ini Kementrian Perhubungan (Dinas Perhubungan.)

Mengingat dan menelaah penjelasan diatas diharapkan pihak Dinas Perhubungan menerapkan peraturan ini agar PT Asahi menyikapi tentang kesalahan yang telah dilakukan mengingat peraturan dan undang undang yang berlaku sehingga (PP) No.74/2014 tentang angkutan jalan diberlakukan dan menindak PT. Asahi yang telah mengoperasikan kendaraannya tanpa mengikuti peraturan.

Ketika dihubungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) untuk mengetahui adanya izin operasional perusahaan PT. Asahi, Kepala Dinas terkait tidak menyikapi walaupun surat tugas konfirmasi telah dilayangkan sehingga tidak mendapat jawaban. (MP/NM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: