Nelayan Tapteng Unjuk Rasa di Kantor Bupati

Menolak Kemen KP No. 71 Tahun 2016 yang Timbulkan Pro-Kontra

Tapteng, PRESTASI REFORMASIi.Com – Aliansi Nelayan Sibolga/Tapanuli Tengah bekerja sama dengan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sibolga Tapteng, Keluarga Besar Nahkoda, Pengusaha Tangkap Ikan dan ratusan nelayan Sibolga Tap Teng melakukan orasi dan unjuk rasa damai ke Kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk menyampaikan tuntutan  penolakan Permen KP No.71 tahun 2016 yang dianggap tidak relevan sehingga mengakibatkan pro kontra terhadap nelayan.

Orasi yang dipimpin Ketua SBSI Sibolga Binsar Tambunan, Delianto Piliang (Penanggung jawab aksi), Horas Manalu (Kordinator Lapangan) menyampaikan aspirasi tersebut dalam pidatonya di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah dan menyatakan sikap lima sikap dan tuntutan.

1. Menolak pemberlakuan PERMEN KP NO.71 Tahun 2016 karena pemberlakuannya tidak merata di seluruh wilayah perairan nusantara khususnya Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah bertentangan dengan Pancasila Butir ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sibolga dan Tengah adalah bagian dari Nusantara mengapa di Jawa Tengah Peraturan Menteri ini tidak berlaku ?

2. Akibat pemberlakuan Permen KP No.71 tahun 2016 tersebut telah menimbulkan pengangguran ribuan masyarakat nelayan se Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah anak putra daerah banyak yang putus sekolah karena kehilangan mata pencarian dari hasil laut kita.

3. Melalui Bapak Bupati Tapanuli Tengah dan Instansi terkait agar kiranya Menteri Kelautan dan Perikanan segera mencabut Permen KP No.71 tahun 2016 tersebut, tidak berpihak kepada nelayan secara menyeluruh Diskriminasi terhadap nelayan di luar Jawa Tengah akan membuat konflik berkepanjangan.

4. Bahwa Pemerintah melalui Ibu Menteri Kelautan Perikanan RI, telah membohongi seluruh masyarakat Nelayan se kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang terimbas Permen KP No.71 tahun 2016 karena alat tangkap pengganti yang dijanjikan. Sampai saat ini belum pernah kami terima kurang lebih 4 tahun kami menderita sejak dikeluarkan Permen KP No.71 tahun 2016.

5. Bahwa untuk mengatasi pengangguran berkepanjangan ribuan Nelayan Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah , Kami memohon kepada Bapak Bupati Tapanuli Tengah beserta instansi terkait untuk dapat memberi kebijakan dengan memperhatikan kearifan lokal agar kiranya nelayan terimbas Permen KP No.71 tahun 2016 dapat beroperasi.

Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani, Wakilnya Darwin Sitompul menerima perwakilan nelayan dan SBSI di ruang rapat Kantor Bupati.

Dan dari aksi unjuk rasa tersebut perwakilan dari Aliansi Nelayan, Ketua SBSI, Penanggung jawab aksi, koordinator lapangan, perwakilan pengusaha tangkap ikan, nelayan, paralong along turun dan menuju ke Kantor Bupati Tapanuli Tengah dan sesampainya di Kantor tersebut disambut baik Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani, Wakilnya Darwin Sitompul dan jajaran instansi pemerintah lainnya.

Seluruh inspirasi tersebut ditampung Bupati Tapanuli Tengah dan akan dimusyawarahkan ke instansi terkait dan  berjanji akan membawa inspirasi dan tuntutan nelayan ini ke Menteri Kelautan RI. Dengan sikap yang arif Bupati memberikan sambutan secara bijaksana dan akan menyampaikan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan untuk menyikapi hal ini walaupun keputusannya ada di tangan Bupati. (MP/NM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: