DPRD Medan: Pemko tak Serius Optimalkan PAD

Medan, PRESTASI REFORMASI.Com — Fraksi Demokrat DPRD Medan menilai, kenaikan R APBD Kota Medan hanya sebesar Rp.0,02 % dari Tahun 2018 ke 2019 yakni menjadi Rp.5,94 Triliun sangat memprihatinkan dan tidak masuk akal, proyeksi koneksi kenaikan itu sepertinya jauh dari proyeksi yang diharapkan dan bentuk tidak ada kesungguhan optimalkan PAD.

“Bagaimana terwujud pembangunan Kota Medan yang lebih baik bila proyeksi kenaikan pendapatan asli daerah sekelas kota Medan yang disebut metropolitan, namun hanya mampu memproyeksikan R APBD Rp. 5, 94 Triliun,” ungkap Parlaungan Simangunsong pada pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Tahun 2019 dalam paripurna dewan, Senin (22/10)

Menurut Fraksi Demokrat, kenaikan 0,02 persen ketidak sungguhan Pemko Medan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) termasuk menggali PAD yang potensial. Contoh konkrit tentang pelaksanaan Perda tera-tera ulang yang sampai saat ini tidak diketahui tindak lanjutnya.

Disampaikan Parlaungan lagi, pihaknya sangat menyesalkan terhadap penerimaan retribusi daerah dan bagian laba BUMD yang terlalu minim dan tidak ada penambahan selama dua tahun ini.

Juga disampaikannya, program yang disusun dan dimasukan dalam R APBD TA 2019 itu jangan sampai copy paste dan rutinitas. Sebab keberadaan yang kami lihat selama ini masih saja SKPD mempersiapkan tidak mau repot sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Untuk itu Fraksi Demokrat setuju bahwa prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2019 nanti dialokasikan mengatasi persoalan mendasar. Dimana, realita di lapangan keluhan masyarakat terhadap problem pembangunan yang belum mampu terbenahi dengan baik mulai masalah banjir, buruk kondisi jalan, buruknya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, kemacetan lalulintas sampai pelayanan Adminduk serta keluhan masyarakat terhadap sulitnya urusan di Kelurahan.

Kendati diakui, Demokrat tidak menampik kesungguhan Pemko Medan membebani persoalan di lapangan, namun hingga saat ini masih banyak yang belum tersikapi dengan baik. Maka perlu Walikota Medan melakukan pembenahan kinerja sejumlah SKPD, Camat, Lurah dan para Kepling merebilitasikan program maupun tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Ditambahkan, Pemko Medan diharapkan tetap memberikan perhatiannya, dimana masih banyak jalan dan drainase yang belum terkoneksi ke sungai. Maka hal itu dinilai sangat perlu supaya dapat meminimalisir banjir, katanya. (Ani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: