Bupati Taput Janji Perjuangkan Tanah Adat Masyarakat

Taput, PRESTASI REFORMASI.Com — Masyarakat Tapanuli Utara (Taput) Sumatera Utara (Sumut) mengharap agar pemerintah khususnya pemkab Taput dapat merealisasikan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan dan juga hak-hak masyarakat adat.

Menyikapi keinginan warga tersebut belum lama ini Bupati Taput Nikson Nababan dengan tegas mengatakan bahwa apa yang diminta serta diharapkan masyarakat dikatakannya telah dipersiapkan, oleh karena itu masyarakat diharap bersabar karena semua ini harus melalui proses.

“Ketahuilah, sejak awal kepemimpinan saya masalah tanah adat ini adalah prioritas dan akan diperjuangkan, mudah-mudahan sudah ada hasilnya seperti di kecamatan Muara,” kata Nikson meminta agar masyarakat sabar.

Dikatakan rumusan perda tentang perlindungan dan hak-hak masyarakat adat di Taput ini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Taput, “Oleh karena itu masyarakat diminta bersabar, dan marilah kita menyelesaikan proses ini dengan dialog supaya menghasilkan yang terbaik”, lanjut Nikson Nababan.

Sebelumnya,  ratusan warga taput khususnya masyarakat yang tergabung dalam Syarikat Tani dan Komunitas Masyarakat Adat Taput, Rabu 26 September 2018 gelar unjuk rasa di kantor bupati dengan tujuan agar pemerintah dan DPRD secepatnya menetapkan Perda tersebut.

Bahkan dengan tegas mereka minta agar pemerintah tidak menghalangi bahkan jangan melarang masyarakat untuk mengelola tanah adat sebagai usaha untuk peningkatan ekonomi mereka. Dimana Lahan Usaha Tani  (LUT ) sudah menjadi kebutuhan mendesak kalangan masyarakat petani desa sesuai pertumbuhan penduduk akhir-akhir ini.

Bupati Taput sedang berdialog dengan para petani yang berunjuk rasa.

Pengunjuk rasa meminta agar pemerintah lakukan perlindungan atas hak petani dan masyarakat adat, karena tradisi dan mekanisme dalam mengelola tanah adat di daerah ini sudah sejak lama yang menghidupi warga secara turun temurun.

Oleh karena itu Pemkab dan DPRD Taput dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tentang Program Perhutanan Sosial sebaiknya mengutamakan skema Hutan Adat atau lebih jelas Tanah Adat.

Merujuk Surat Keputusan (SK) 579 Tahun 2014 tentang kawasan hutan di Sumut di mana luas kawasan hutan Tapanuli Raya berkisar 3 juta Ha, sementara hutan register oleh Belanda menyebutkan kawasan hutan Tapanuli Raya hanya 2 juta Ha saja.

Para petani menyampaikan orasi tertang tanah adat.

“Itu artinya SK 579 Tahun 2014 telah menghilangkan satu juta Ha hutan adat di daerah ini, dan mau tidak mau harus dipatuhi masyarakat untuk tidak mengolah lahan hutan yang seharusnya mendukung perekonomian mereka,” kata ketua Serikat Tani Taput Togap Simanjuntak didampingi Sekretartisnya Aladdin Simanjuntak.

Orasi tersebut diiyakan ratusan pomparan Oppu Bolus Parsaoran Simanjuntak, masyarakat adat Hutaginjang Polma Rajagukguk serta utusan masyarakat adat Onan Harbangan IM.Simanjuntak.

Dalam unjuk rasa damai itu Simanjuntak memohon kepada pemerintah dan DPRD Taput mendukung percepatan implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa agar citacita desa membangun dapat terwujud melalui penggunaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa itu, dan apa yang telah dijanjikan bupati mengenai hak-hak atas tanah adat masyarakat akan sabar menunggunya .(Jas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: