Medan, PRESTASI REFORMASI.Com – Anggota Pansus DPRD Medan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2017, Godfried Efendi Lubis, mencurigai ada izin papan reklame bodong.

Politisi Gerindra yang menyeberang ke Perindo itu meyakini perusahaan besar tidak akan mungkin memasang iklan pada advertising yang tidak membayar pajak dan tidak memiliki izin.

“Khawatir saya ada izin reklame bodong. Bagaimana mungkin perusahaan sekelas Unilever memasang iklan reklame di perusahaan yang tidak bayar pajak dan miliki izin,” kata Godfried saat rapat pembahasan LPj 2017 bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan di ruang badan anggaran DPRD Medan, Senin (17/9).

Secara kuantitas atau jumlah, Godfried menyebut reklame di Kota Medan sangat banyak. Namun, dari sisi kuantitas atau penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sangat minim.

Ia meminta agar Pemko Medan tegas terhadap keberadaan reklame liar yang ada di Kota Medan. “Coba tiru Surabaya, bagaimana mereka mengelola reklamenya, dari sisi kuantitas sedikit, tapi PAD-nya besar, ” ucapnya.

Ketua Pansus LPj 2017, Roby Barus juga meminta agar Pemko Medan konsisten terhadap keberadaan reklame liar.

“Sampai saat ini masih banyak kita lihat reklame tanpa izin berdiri bebas,” ucapnya. (Ani/rl)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: