Balige, PRESTASI REFORMASI.Com — Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Charles Sitohang SE, meminta pemerintah setempat tidak mengutamakan kroni-kroninya dalam mendapat proyek Penunjukan Langsung (PL) dengan alasan dapat menyebabkan kualitas proyek jauh di bawah standar mutu.

Sejumlah kalangan kontraktor di kabupaten itu mengeluhkan adanya indikasi pilih kasih dalam pemberian proyek.

Sikap distriminatif terhadap para rekanan hingga timbulnya dugaan adanya indikasi KKN sesuai informasi yang didapat dari SKPD sangat disayangkan.

“Jika SKPD tidak memiliki wewenang penuh dalam instansi sendiri, kenapa harus dipertahankan, jangan selalu berbicara, ini perintah bupati, ini milik dewan. Mundur saja atau diganti! Jangan berbicara hebat jika situasi pembangunan tidak kondusif”, ujarnya beberapa waktu lalu di kantor sekretariat IPK, Jl Pematang Siantar, Balige.

Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Charles Sitohang SE, di kantor sekretariat IPK, Jl Pematang Siantar, Balige, Kamis (26/7).

Memberdayakan para rekanan lokal yang tergabung didalam wadah Gabungan Asosiasi Konstruksi Indonesia Perwakilan Toba Samosir, sehingga ada perputaran ekonomi di daerah, seyogyanya menjadi pertimbangan pemerintah sebagai pembina rekanan, bukan sikap pilih kasih, pemberian berdasarkan suka-tidak suka, lanjut Charles.

“Mestinya harus ada pembinaan, bukan dibinasakan dan itu tanggung jawab pemerintah daerah”, keluh Charles seraya memberitahukan kondisi minimnya jumlah proyek yang di dapat saat ini dari sejumlah besar keanggotan Gapensi yang nota bene terdaftar lengkap dengan perusahaan masing masing.

Pemerintah dinilai harus betul betul pro rakyat dan sebaliknya, sebab jika rakyat tidak pro dengan pemerintah bagaimana bisa maju. Tetapi bagaimana OPD bisa mendistribusikan kepada rekanan pengadaan barang dan jasa tempatan sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan pemberdayaan rekanan lokal jika seolah olah mereka dilupakan dan tidak mampu koordinasi dengan pengguna anggaran.

Selain itu, kerapuhan di pemerintahan juga dapat dilihat dengan masih banyaknya jabatan eselon II yang tidak definitif dalam kedudukannya alias pelaksana tugas (plt).

Bupati sebagai kepala daerah, disebutkan harus berani mengganti pejabat yang tidak mampu, untuk menghindari issu yang beredar di masyarakat yang menyebutkan ketidaktegasan bupati dikarenakan adanya kepentingan pihak tertentu.

“Bapak bupati sebagai kepala daerah harus berani mengganti pejabat yang apakah karena kepentingan orang tertentu atau apakah pejabat di daerah ini tidak ada yang mampu maka bupati tidak berani mendefinitifkan para pejabat yang hingga kini masih berstatus plt?”, tegasnya.

Diakui, sebagai bagian dari fungsi social control dan salah satu tugas ormas, Charles mengharapkan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi demi mewujudkan Tobasa Hebat sesuai visi misi Bupati.

Terpisah, Kadis PUPR Tobasa Darlin Sagala menanggapi seakan menampik tuduhan diskriminatif terhadap para rekanan local. Kegiatan atau proyek yang tersedia,

Ia mengatakan hanya dapat diberikan kepada para rekanan yang memiliki perusahaan.

“Mengenai PL kita serahkan kepada PPK. Adapun kegiatan yang tersedia, tentunya diberikan kepada para rekanan yang memiliki perusahaan”, pungkasnya singkat. (JN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *