PT Makin Dituding Rampas Tanah Rakyat dan Dilaporkan

Tanjab Barat, PRESTASI REFORMASI.Com — Warga desa Taman Raja Tungkal Ulu, Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, PRovinsi Jambi, melaporkan PT Makin dengan tuduhan telah merampas tanah mereka.

Salah seorang warga m Arifin yang memiliki tanah seluas tiga hektar, berbatasan dengan lokasi PT Makin di Tungkal Ulu ngotot mengatakanb bahwa tanah tersebut milik perusahaam, padahal areal tanah sudah di luar patok batas yang dipasang pihak BPN.

“Tanah tersebut memiliki surat keterangan atas kepemilikan tanah yang dikeluarkan kepala desa dan sudah di erlihatkan kepada pihak perusahaan, tapi perusahaan masih mengotot menyatakan milik mereka. Ini samaa dengan perampasan milik rakyat,” ungkap Arifin.

Kepala desa Tanah Raja saat ditemui juga menjelaskan bahwa tanah tersebut benar milik Arifin,  termasuk dua orang saksi yaitu Idris dan Edi Bahtiar yang sama-sama memiliki tanah di sekitar itu, menegaskan tanah itu milik Arifin. Namun kini tanah tersebut dalam penguasaan PT Makin.

Warga dan tokoh masyarakat yang bertemu dengan pihak PT makin yang dituduh merampas tanah warga, diwakili Humas PT Makin Indra Piko, tidak menemukan titik terang soal status tanah tersebut.

Humas perusahaan saat ditemui di ruang kerjanya, Indra Piko mengatakan, tanah tersebut milik PT Makin karena menurutnya lahan tersebut sudah dalam sertipikat milik perusahaan.

Ditanya soal patok batas yang di luar tanah sengketa, dia menjawab soal patok yang berukuran tiga puluh kali tiga puluh meter tersebut itu hak perusahaan, bisa dipasang di mana saja sesuai dengan kondisi keadaan.

Berdasarkan keterangan tersebut, berarti pemasangan tapal batas dan pengeluaran ijin diduga tidak sinkron antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintahan, terutama BPN. Bahkan warga lainnya juga menduga lahan PT Makin banyak yang di luar ijin.

Saat Surat kabar PRi dan PRESTASI REFORMASI.Com ke desa Taman Raja, berdasarkan keterangan warga masih banyak “Arifin”  lainnya melaporkan bahwa tanah mereka di rampas PT Makin.

Kepala Desa Taman Raja rencananya akan membawa sengketa tersebut ke pemerintahan kecamatan bahkan ke kabupaten, sebab masih banyak kejanggalan pada areal PT Makin.

Menjadi pertanyaan warga, setiap ditemui warga pihak perusahaan terutama humas selalu mengatakan bahwa perusahaan memiliki sartifikat tanah atas milik perusahaan. Pertanyaan warga apakah benar perusahaan diperbolehkan memiliki sartifikat tanah yang luasnya ribuan hektar? Dan apakah penetapan tapal batas tanah boleh dilakukan sepihak perusahaan tanpa diketahui atau disetujui pihak yang terkait?

Sehingga muncul kecurigaan, ada kongkalikong perusahaan tersebut, sehingga masarakat sangat dirugikan begitu saja.

Untuk itu, warga bermohon kepada pemerintahan untuk meninjau kembali keberadaan perijinan dan keluasan lahan yang dimiliki PT Makin di Tungkal Ulu dan lakukan pengukuran ulang hak guna usaha milik perusahaan tersebut. (Marjoni)

Arifin menunjukan patok tanah miliknya, namun PT Makin mengaku sebagai pemilik lahan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *