Pembangunan Jembatan Sanur Terkendala Lahan dan Pembiayaan

Karimun, PRESTASI REFORMASI.Com — Pembangunan jalan di Coastal Area Tanjungbalai Karimun yang nantinya akan terhubung ke jembatan kuning yang diberi nama Sanur — diambil dari nama Gubernur Kepri yaitu Muhammad Sani dan Nurdin Basirun — masih mengalami kendala.

Kelanjutan pembangunan jembatan tersebut mengalami kendala di pembebasan lahan dan juga mengalami di pembiayaannya.

“Kelanjutan jembatan itu sedang dilakukan pembayaran pembebasan lahan yang sudah kita anggarkan di anggaran 2018 dan sedang diproses, kalau pembayaran itu sudah dilakukan baru akan dilanjutkan,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, baru-baru ini.

Rafiq menambahkan untuk pembebasan lahan harus melibatkan tim yang bertugas untuk mengkaji status tanah yang secara teknisnya berdasarkan undang-undang.

Untuk melanjutkan pembangunan jembatan Sanur yang terletak di Leho, Kecamatan Tebing, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah menganggarkan dengan nominal 10 miliar.

“Sudah kita anggarkan sebesar 10 miliar dan jika sudah kita bayarkan, maka akan kita lanjutkan pembangunannya dan segera kita lakukan pengaspalan,” tambah Rafiq.

Rafiq menjelaskan, bahwa pada tahun 2015 lalu tim yang dibentuk pemerintah daerah tidak dapat membayar ganti rugi karena tersandung masalah status hutan lindung di sana, lalu pada 2016 ganti rugi juga belum bisa dibayarkan karena daerah mengalami defisit anggaran dalam APBD.

“Pada 2017 kita anggarkan Rp4 miliar, tapi tidak bisa kita realisasikan karena tidak boleh sepotong-sepotong, harus sekaligus. Makanya tahun ini kita anggarkan lagi sebesar Rp10 miliar,” tuturnya.

Rafiq juga menuturkan bahwa nantinya pemerintah profinsi berencana akan mengambil alih pembangunan jembatan tersebut, karena pembangunan jembatan tersebut dinilai merupakan proyek yang cukup besar dan telah menelan anggaran ratusan juta. (Yuliana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *