Aceh Singkil, PRESTASI REFORMASI.Com –  Pembangunan sejumlah box culvert di beberapa titik jalan dalam pemukiman Gosong Telaga, Singkil Utara, Aceh Singkil, yang dibangun beberapa tahun lalu, sekarang mulai menuai protes.

Protes dari warga itu muncul, ungkap Baihaqi, seorang warga kepada awak media (3/7/2018), karena pembangunan box culvert atau gorong-gorong yang dibangun dari dana desa itu, Konstruksinya tidak ramah bagi pengguna jalan.

Permukaan lantai bangunan gorong-gorong terlalu tinggi, pendakiannya melonjak, tidak sama rata dengan badan jalan.

Sehingga saat pengendara melintasi box culvert tambah Baihaqi, tidak nyaman. Menyulitkan.

Bahkan dilaporkan, ada pengendara sepeda motor yang terjatuh, nyaris masuk ke dalam parit. Karena sepeda motor yang dikendarainya melonjak tinggi. Pengendara hilang kendali.

Selain itu, tak sedikit pula mobil yang saat melintasi gorong-gorong bawanya bergesekkan dengan lantai box culvert. Terutama mobil yang beroda rendah.

“Kemarin, mobil saya, saat melintas nyangkut di badan gorong-gorong. Seksi bawa mobil picak. Kalau sudah begini siapa yang bertanggungjawaban,” ujar Baihaqi.

Berdasarkan pantauan awak media culvert yang dinilai bermasalah tersebut telah dibangun satu dan dua tahun lalu.

Kontruksi bangunannya pun di samping tak ramah bagi pengendara. Juga dibangun asal jadi, tidak elok dipandang mata.

Box culvert tersebut, masing-masing : dua unit berada di Gosong Telaga Timur, satu unit di Gosong Telaga Selatan, dan satu unit lagi di Gosong Telaga Utara.

“Saat bangunan ini belum siap kita sudah ajukan keberatan, tapi tidak diindahkan. Akhirnya, bangunan bukannya mendatangkan manfaat justru membawa mudarat,” tutur M Ali warga lainnya.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya, juga sangat keberatan dengan pola pikir aparat desa dalam menggunakan dana desa.

Banyak bangunan yang peruntukannya tak sesuai dengan apa yang diusulkan warga saat musyawarah.

Dalam musyawarah warga menginginkan bangunan A dan telah menyepakati bentuk dan modelnya.

Namun anehnya, oleh aparat desa dan konsultan bangunan diubah menjadi bangunan B dan bentuknya sudah lain.

Akhirnya, setelah rampung bangunan banyak yang tak berfungsi, mubajir begitu saja.

Cara seperti itu ujar sumber tadi, jelas menyalahi aturan. Karena bangunan tidak sesuai lagi dengan hasil musyawarah. (db)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *