REZIM HUKUM KONSERVASI

Dr.Ir.Hamzah Lubis,SH.,M.Si
Dosen dan akifis lingkungan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban melakukan perlindungan lingkungan. Negara, melalaui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Huruf c“menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem”. Huruf d“menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Kewajiban negara untuk konservasi tercantum pada berbagai perundang-undangan. Masing-masing perundang-undangan memberi defenisi dan nomeklatur tentang kelestarian fungsi lingkungan. Akibatnya, nomeklatur yang berbeda tetapi fungsi pelestarian lingkungan hidupnya sama atau memiliki kesamaan.

Rezim hukum
Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur konservasi sumberdaya alam yang masih berlaku. Perbedaan undang-undang ini menyebabkan penyebutan kawasan konservasi dan ruang lingkupnya memiliki perbedaan. Secara garis besar terdapat 4 (empat) rezim kawasan konservasi.

(1). Rezim hukum konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2). Rezim hukum konservasi perairan berdasarkan Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan turunan Peraturan pemerintah No.68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestrian Alam.

(3). Rezim hukum konservasi berdasarkan Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan turunannya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

(4). Rezim hukum konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan turunannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Repuplik Indonesia Nomor: Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K).

UU No.32 tahun 2009
Asas pertama dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab negara.Artinya, negara bertanggungjawab terhadap perlindungan lingkungan hidup.Untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan hidup, maka dibuat ruang lingkup perlindungan diantaranya “pemeliharaan” lingkungan hidup.
Pemeliharaan lingkungan hidup, dilakukan dengan cara: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan c. pelestarian fungsi atmosfer. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam, b. pengawetan sumber daya alam (upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya), dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Konservasi sumber daya alam meliputi: konservasi sumber daya air, konservasi ekosistem hutan, konservasi ekosistem pesisir dan laut, konservasi energi, konservasi ekosistem lahan gambut, dan konservasi ekosistem karst. Dalam pengelolaan konservasi ekosistem pesisir dan laut (konservasi perairan), pemerintah bertugas dan berwewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut.

Selain itu, masyarakat turun-temurun secara tradisional telah melalukan perlindungan lingkungan dan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, salahsatu tugas pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota adalah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup.

UU No.45 tahun 2009
Ikan dalam undang-undang ini didefenisikan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2006 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, ditetapkan jenis-jenis konservasi sumberdaya ikan. Konservasi sumber daya ikan meliputi: a. konservasi ekosistem; b. konservasi jenis ikan; dan c. konservasi genetik ikan.

Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan. Terdiri atas ekosistem: a. laut, b. padang lamun, c. terumbu karang, d. mangrove, e. estuari, f. pantai, g. rawa, h. sungai, i. danau, j. waduk, k. embung, dan l. ekosistem perairan buatan.

Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan terdiri atas: (1) taman nasional perairan, (2) taman wisata perairan, (3) suaka alam perairan, dan (4) suaka perikanan. Kawasan konservasi perairan yang memiliki potensi biofisik dan sosial budaya yang sangat penting secara global dapat ditetapkan sebagai kawasan warisan alam dunia.

Konservasi ekosistem dilakukan melalui kegiatan: a. perlindungan habitat dan populasi ikan; b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan; c. penelitian dan pengembangan; d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau g. monitoring dan evaluasi.

UU No.41 tahun 1999
Nomeklatur konservasipada undang-undang ini, tergambar dengan jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestrian Alam.PP ini membagi konservasi atas suaka alam dan pelestarian alam.

Konservasi Kawasan Suaka Alam terdiri dari : (a) Kawasan Cagar Alam, dan (b) Kawasan Suaka Margasatwa. Sedangkan konservasi Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari : (a). Kawasan Taman Nasional; (b). Kawasan Taman Hutan Raya; dan (c) Kawasan Taman Wisata Alam.

UU No.1 tahun 2014
Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecildengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K), ditetapkan berbagi jenis kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawan konservasi meliputi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Kawasan Konservasi Maritim (KKM), Kawasan Konservasi Perairan dan Sempadan Pantai.

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil terdiri atas: a. Suaka pesisir; b. Suaka pulau kecil; c. Taman pesisir; dan d. Taman pulau kecil.Kawasan Konservasi Maritim terdiri atas: a. Daerah Perlindungan Adat Maritim; dan b. Daerah Perlindungan Budaya Maritim. Kawasan Konservasi Perairan terdiri atas : a. Air tawar, b. Air payau c. Air laut.

Dari ulasan di atas, kendati penyebutannya berbeda-beda berdasarkan peristilahan dalam undang-undang masing-masing tapi substansi yang dikonservasi memiliki persamaan. Oleh karena itu, perbedaan nomeklatur tidak melemahkan proteksi lingkungan untuk kelangsungan hidup dan pelestarian fungsi linkungan hidup. Semoga….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *