Pemko Medan Tak Fokus Tangani Belawan

 Kota Maritim yang Makin Kumuh dan Miskin

Belawan kota tua yang makin menua. Kota pendulang devisa yang makin kumuh, makin tenggelam. Kemiskinan pun terus menjadi “ikon” yang hingga kini belum mendapat perhatian serius Pemko Medan menanggulangi problema ini.

Sekilas pandang, Belawan merupakan secupak tanah dengan profil yang unik dari 21 kecamatan di dalam “pelukan” Kota Medan. Kecamatan yang memiliki potensi luar biasa. Peran pentingnya tak dapat dilupakan dalam mendukung pendapatan daerah yang bukan cuma untuk Kota Medan saja, tapi juga Sumatera Utara, bahkan Sumbagut.

Dengan perannya sebagai suatu daerah pendukung pendapatan dan keuntungan—baik bagi pengusaha maupun pemerintah—maka sepantasnyalah Belawan merupakan tempat tinggal dan kota yang menyenangkan, tidak kumuh, tidak miskin, tidak tenggelam dan bukan pula suatu negeri yang nestapa.
Kumuh dan Miskin

Kenyataan yang merona kini, Belawan hanya sebuah Kota tua yang kian menua. Di tengah “kelelahannya” sebagai kawasan tempat melintas devisa untuk Kota Medan dan Sumatera Utara, fisiknya terus didera kekumuhan. Nyaris tak ada lagi bestari sebagai kata indah untuk mewakili keberadaannya. Belawan pun terkesan semakin usang sebagai kota maupun tempat tinggal. Namun, sangat tak patut Belawan hanya dipandang sebagai kota kecil belaka tanpa kepedulian serius Pemko Medan membangun daerah ini jika dibanding dengan jasanya selama ini.

Pemko Medan Harus Fokus
Pemko Medan harus fokus melaksanakan program penanggulangan kawasan kumuh dan kemiskinan. Itulah idaman, bahkan impian masyarakat di ujung utara Kota Medan ini kepada Pemko Medan seiring janji Walikota Medan akan membangun Medan Utara. Sayangnya, janji yang digelindingkan sejak tiga tahun lalu seakan penuh harapan itu terkesan cuma kombur malotup dan tinggal impian. Medan Utara (khususnya Kecamatan Medan Belawan) tetap kumuh.

Ketimpangan pembangunan masih membekas dan nyata di kawasan Medan Utara, terutama di Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan. Banyaknya kawasan kumuh tentu saja berdampak buruk terhadap pola kehidupan dan kesehatan masyarakat. Makanya, kalau Pemko Medan serius dan fokus melakukan pembangunan secara seimbang, baik infrastruktur maupun pendidikan, tentunya kawasan Medan Utara,khususnya Belawan tidak akan dikerumuni kawasan kumuh.

Tercapainya Belawan bisa keluar dari sungkupan kekumuhan dan kemiskinan , perlu adanya kepedulian dan keseriusan Pemko Medan melaksanakan pembangunan fisik dengan terintegrasi dan fokus secara perkawasan (bukan secara parsial/sepotong-sepotong).

H. Teuku Bahrumsyah ,S.H

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan H.Teuku Bahrumsyah,S.H di kediamannya Jalan Ciliwung Belawan II mengomentari PRESTASI Reformasi, Senin kemarin. Terwujudnya harapan ini paling utama adalah adanya kepedulian, serius dan fokus Pemko Medan dan didukung oleh Camat Medan Belawan beserta jajarannya, serta para tokoh di Belawan.

“Selama ini pembangunan di Belawan dilaksanakan tidak secara perkawasan, tapi hanya secara parsial. Harusnya masalah pengentasan kemiskinan ini ditangani oleh satu instansi. Di situlah seluruh program difokuskan. Termasuk program perbaikan perekonomian masyarakat. Bila itu dilakukan, saya yakin, upaya Pemko mengentaskan kemiskinan akan memperlihatkan hasilnya.” ujar Teuku Bahrumsyah.

Namun kata wakil rakyat asal Medan Utara Medan ini, ia menilai prorgam Pemko Medan tentang penanggulangan kawasan kumuh dan miskin tidak terintegrasi oleh satu instansi, tapi “berserak” di beberapa Organisas Perangkat Daerah (OPD). Padahal sudah ada Peraturan (Daerah) yang mengatur tentang masalah pemukiman kumuh.

Di jajaran Kota Medan berdasarkan SK Walikota Medan, saat ini terdapat 42 kelurahan masuk kategori kawasan pemukiman kumuh. Salah satunya Kelurahan Belawan II. Ini meliputi lingkungan 26 sampai Lingkungan 43 yang ada di Kecamatan Medan Belawan.

Penganggaran untuk masalah tersebut sesuai dengan Perda Kemiskinan Kota Medan yang sudah disahkan beberapa waktu lalu, dengan anggaran minimal 10 persen dari APBD untuk pembinaan warga miskin. “Anggaran ini tersebar di sejumlah dinas menyangkut pelayanan dasar masyarakat,”

Rencana pengentasan kawasan kumuh yang identik dengan kemiskinan itu akan dibangun per sektor atau per kawasan serta terintegrasi antar lingkungan. Pertama sekali akan dilihat pelayanan dasar di lingkungan itu terkait sarana dan prasarana seperti drainase, jalan, pelayanan air bersih.
Hal itu akan diambil dari Dinas PU Bina Marga dan Perkim, khususnya pembuatan pipa air bersih (pipanisasi) di kawasan itu. Lalu dilihat Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) kalau belum ada dipasang diambil dari dinas pertamanan.

Sebelumnya, Fraksi PAN DPRD Medan meminta Pemko Medan menyamakan visi, variabel dan kategori dalam menentukan jumlah penduduk miskin di Kota Medan yang sebenarnya. Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan dalam RAPBD tepat sasaran, tidak sia-sia dan efektif. Tidak ada tumpang tindih dan manipulasi serta kebohongan.

Khusus untuk program BPJS Kesehatan, dana yang dikucurkan cukup besar. Tahun 2017 sebesar Rp 90 miliar. Pada 2018 ditambah lagi Rp 21 miliar untuk mengcover tambahan penerima BPJS PBI sebanyak 75.000 orang. Belum lagi anggaran untuk infrastruktur.

Anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang dialokasikan Pemko di APBD, tegas Teuku Bahrumsyah sebenarnya sudah memadai. Namun, karena penanganannya parsial, maka sepertinya program tersebut tidak tampak. ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Medan H.Teuku Bahrumsyah,S.H yang juga sebagai Anggota Badan Anggaran (Banggar) Kota Medan itu.

“Nah, itu tadi. Kalau saja Pemko Medan melaksanakan Perda tersebut, diyakini masalah kemiskinan akan dapat tertanggulangi. Atau paling tidak progres tentang program penanggulangan kawasan kumuh dan pengentasan kemiskinan dapat terlihat hasilnya secara maksimal. Namun, hingga kini kenyatannya belum terlihat adanya upaya Pemko dalam hal tersebut, tegas Ketua DPD PAN Kota Medan itu.
Tata Ruang yang Keliru

Belawan yang kini “terperangkap” di dalam kondisi kawasan kumuh bersebab system tata ruang yang keliru. Tata ruang yang keliru berawal dari adanya pembiaran terhadap masyarakat untuk tidak taat hukum. Contohnya semakin “menjamur”nya bangunan tambahan yang didirikan di atas parit, rowland, tortoar dan kaki lima. “Nah, untuk menerapkan taat hukum tentang tata ruang yang terintegrasi, kewenangan tentang itu sudah diberikan kepada Camat.

Satukan Pemikiran dan Kekuatan
Memang untuk melepaskan problema kawasan kumuh dan dan miskin seperti di Kecamatan Medan Belawan, contohnya tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah semata. Tapi juga memerlukan solidnya visi dan misi para tokoh dan pemangku kepentingan di Belawan.

Mereka juga perlu duduk bersama dalam memberikan sumbang saran bagi mendatangkan solusi untuk kepentingan melepaskan berbagai problema Kecamatan Medan Belawan yang seakan tak pernah usai. (bgd.masri tanjung).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *