Korupsi Bansos di Kabupaten Karimun Diminta Segera Dituntaskan

Reclassering Indonesia Desak Jaksa Agung Ambil Alih Kasus Tersebut

Karimun, PRESTASI REFORMASI.Com – Dugaan Korupsi Dana Bana Bansos tahun 2010 – 2013 yang jumlahnya mencapai ratusan miliar telah tercium Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, saat ini pihaknya sedang membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, dengan menumpang tempat di ruang Rapat Utama Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa di antara pejabat dan mantan pejabat serta pengurus LSM dan Ormas.

Hal ini dikatakan H. Mansyur Witak Ketua Lembaga Infestigasi Monitoring Dan Intelijen Peresidium RI, baru-baru ini.

Dia mengatakan, sebelumnya tentang dugaan Korupsi Dana Bansos di Kabupaten Karimun me-libatkan pejabat dan mantan pejabat daerah setempat.

Dikatakannya para pejabat yang diperiksa adalah Mantan Sekda Karimun berinisiat Drs. MT, Kadis Pariwisata Seni Dan Budaya, Mantan Sekretaris Korpri Setkam Karimun dan beberapa Pejabat Pemkab Karimun.

Dari rentetan kasus korupsi Dana Bansos ini Pengurus LSM-pun tidak luput dari pemeriksaan/penyelidikan secara marathon oleh Anggota Tim, bentukan Kejati Kepri ketika itu, ternyata tidak membuahkan hasil.

Untuk itu Perkumpulan Reclassering Indonesia selaku Badan Peserta Hukum untuk Negara dan Masyarakat, desak Jaksa Agung dan Lembaga Anti Rasua/ KPK mengambil alih kasus tersebut agar permasalahannya menjadi jelas secara hukum sesuai amanat UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sikap Kejati Kepri terkesan membiarkan Kasus itu, sehingga Perkumpulan Recalassring Indonesia melalui Devisi Hukum RI minta komitmen semua pihak terutama aparat hukum menindak lanjuti kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan preseden buruk terhadap petinggi hukum negeri ini, karena Negara kita adalah Negara hukum bukan otoriter.

Terkait kasus korupsi Dana Bansos yang bergulir di tahun 2010 dan 2013 ini Devisi Hukum RI yang dikonfirmasi Awak Media, secara blak–blakan mengatakan, berbicara masalah korupsi dana Bansos di Republik Negeri ini telah merambah hampir ke seluruh pelosok propinsi dan kabupaten.

Sementara di Karimun Kabupaten hasil Pemekaran Pimpinan H. Nurdin Basirun selama dua periode yang berpasangan H. Aunur Rafiq, sekarang Bupati Karimun (Red ) hingga terjadi dugaan korupsi yang melanda Bumi berazam Kabupaten Karimun ratusan miliar rupiah.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa salah satu contoh nyata yang kita lihat di layar Televisi maupun berita – berita di Media tentang kasus dugaan korupsi Dana Bansos menjerat Gubernur Sumatera Utara Gator Pujo Nugroho bersama istri , dan permasalahannya bukan saja kedua pasangan suami istri melainkan menyeret seorang pengacara kondang dari Jakarta serta anggota DPRD setempat masuk ke Hotel Prodeo.

Permasalahan tersebut kiranya menjadi pemicu bagi aparat penegak hukum negeri ini untuk mencari bukti pendukung dalam proses penegakan hukum, apalagi kasus dugaan korupsi dana bansos di Kabupaten Karimun sudah ada bukti awal untuk pengembangan dan penyelidikan serta penyidikan, disebabkan kasus dugaan korupsi Dana Bansos di Kabupaten Karimun mengendap di Kejati Kepri tanpa diketahui alasan pasti.

“Untuk itu, diharapkan kepada Kejaksaan Agung dan Lembaga Anti Rasua (KPK) untuk mengambil alih kasus tersebut secara transparan dan akuntabel menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai amanat Presiden RI Jiko Widodom” sebut Devisi Hukum RI pada Media ini.

Dia juga menyebutkan, pihaknya telah berbagai bukti dan data-data  untuk melaporkan dugaan korupsi Bansos di Karimun tersebut ke KPK jika Kejati Kepri terkesan  membiarkan kasus korupsi Bansos tersebut tidak diusut tuntas . (Yuliana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *